1

Struktur Dialek Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa Tengah (Tegal dan Sekitamya) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Suwadji, dkk. Ano: 1981 Idioma: indonesian Arquivo: PDF, 15.14 MB Os seus tags: 0 / 0

2

101 questions que votre chien aimerait vous poser (Nathan) ebook [knowledge4everybody] Helen Dennis Ano: 2007 Idioma: french Arquivo: PDF, 8.39 MB Os seus tags: 0 / 0

Aksesibilitas Peradilan
Bagi Penyandang
Disabilitas

i

Katalog Dalam Terbitan
Puguh Windrawan (editor),
Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas
Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015
15 cm x 21,5 cm
xx + 178 hlm
ISBN :
1. Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang
Disabilitas
I. Judul
Proof Reader : Kelik Sugiarto
Desain Sampul : Andi Pensil Terbang
Tata Letak : Abrar
Cetakan Pertama, April 2015
Penerbit
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uii.ac.id
Bekerjasama Dengan
Australia Indonesia Partnership for Justice

ii

Aksesibilitas Peradilan
Bagi Penyandang Disabilitas
Hari Kurniawan
Mohammad Joni Yulianto
Mohammad Syafi’ie
G. Sri Nur Hartanto
Mahrus Ali
Eko Riyadi

iii

iv

Sambutan Direktur PUSHAM UII

Proses yang Menghargai Prinsip
“nothing about us without us”.
Puji syukur ke hadirat Allah swt., akhirnya buku ini
dapat diterbitkan dan saat ini berada di tangan pembaca yang
budiman. Buku ini ditulis didasari oleh banyaknya kasus dimana
penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan dan
layanan yang adil pada proses peradilan. Penyandang disabilitas
sangat kesulitan untuk berproses di pengadilan.
Kesulitan itu berkait dengan sarana fisik yang sangat
tidak aksesibel serta jaminan prosedur hukum yang tidak
ramah terhadap mereka. Sarana prasarana fisik dibangun
dan didesain hanya untuk orang-orang kebanyakan, tanpa
mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Jaminan normatif prosedur hukum juga masih ditafsirkan secara
tekstual, sehingga menghalangi penyandang disabilitas untuk
mengaksesnya.
Hal ini ditambah dengan perilaku aparat penegak hukum
yang tidak ramah terhadap mereka. Banyak penyandang
disabilitas yang mengalami menjadi korban berkali kali, atau
secondary victimization. Sudah jadi korban kekerasan seksual,
tetapi masih harus menceritakan pengalaman pahitnya berkalikali, bahk; an tidak sedikit yang laporan dan keterangannya
v

tidak dipercaya. Bahwa proses penegakan hukum harus cermat
(prudence) dengan menghindari kesalahan sesedikit mungkin
adalah hal yang wajib. Namun memperlakukan seorang
perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi
korban perkosaan dengan cara yang sama dengan korban
penjambretan adalah tindakan yang kurang tepat.
Berangkat dari berbagai kasus dan pengalaman itulah
buku ini ditulis. Pada proses penulisan buku ini, salah satu isu
yang sangat hangat diperdebatkan adalah mengenai istilah.
Beberapa pihak mengusulkan istilah difabel (yang merupakan
akronim dari different ability) untuk menjadi judulnya.
Alasannya sangat rasional dan baik. Istilah tersebut dianggap
lebih manusiawi dan bernada positif dibandingkan dengan istilah
penyandang disabilitas. Istilah disabilitas sesungguhnya masih
diperdebatkan karena secara etimologis, istilah tersebut tetap
saja berarti “ketidak (dis) mampuan (ability)”. Namun demikian,
pada ahirnya kami bersepakat untuk menggunakan istilah yang
secara internasional dan nasional telah dianggap sebagai istilah
resmi, yaitu person with disabilites atau penyandang disabilitas.
Proses penyusunan buku ini dilakukan selama 2 tahun.
Dimulai dengan penelitian di Surakarta, Yogyakarta dan
Makasar, serta dilanjutkan dengan workshop dan penulisan
buku. Naskah buku ini telah didiskusikan berkali-kali dengan
harapan mendapatkan masukan serta legitimasi teoritis
dan praksis dari berbagai kalangan. Pada prosesnya, kami
selalu mengajak teman-teman penyandang disabilitas untuk
vi

memastikan bahwa buku ini benar secara paradigmatik serta
benar secara praksis.
Di sinilah kami belajar banyak untuk “mencoba”
mengerti dan memahami paradigma serta kebutuhan temanteman penyandang disabilitas pada proses peradilan. Kami
mengundang berbagai organisasi penyandang disabilitas untuk
terlibat agar semangat pergerakan mereka menjadi ruh bagi
keseluruhan naskah buku ini.
Kami juga mengundang hakim, jaksa dan polisi untuk
mendiskusikan konsep yang kami tawarkan. Harapannya, buku
yang ditulis ini sesuai dengan kebutuhan praktis aparat penegak
hukum. Pada konteks ini, saya mengucapkan terimakasih kepada
semua pihak yang telah berkontribusi selama proses penulisan
buku ini.
Secara paradigmatik, kami menggunakan pendekatan
social (social model) sebagai basis metodologis penulisan buku
ini. Sejauh ini, sebagian besar buku yang berbicara mengenai
disabilitas masih menggunakan pendekatan medis (medical
model). Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pendekatan
medis memahami disabilitas dengan mengenali problem
medis apa yang dihadapi oleh tubuh si penyandang disabilitas.
Kerusakan fungsi tubuh seperti apa yang terjadi. Kemudian
tindakan yang akan dilakukan juga berdasarkan asumsi medis
tersebut.

vii

Pendekatan sosial berbeda. Ia memahami disabilitas
karena adanya hambatan yang ada di luar tubuh penyandang
disabilitas. Hal itulah yang mempengaruhi interaksinya dengan
yang lain. Hambatan itulah yang menyebabkan interaksi
penyandang disabilitas dengan sesuatu atau seseorang menjadi
terganggu.
Jika pendekatan medis berupaya mengobati fungsi fisik
agar normal kembali, maka pendekatan sosial mengusulkan,
bukan memulihkan kerusakan, namun menghilangkan
hambatan dengan memberikan layanan yang aksesibel. Dengan
begitu, penyandang disabilitas akan dapat berinteraksi dengan
apapun dan siapapun tanpa harus memperdebatkan mengenai
kerusakan fungsi tubuh yang dialami. Di dalam buku ini,
kami merumuskan ada 5 (lima) jenis hambatan yang selama
ini dihadapi oleh penyandang disabilitas; yaitu (1) hambatan
sarana parasarana fisik dan mobilitas, (2) hambatan perilaku,
(3) hambatan hukum dan prosedurnya, (4) hambatan teknologi,
informasi dan komunikasi, dan (5) hambatan sumber daya.
Sebagai Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia,
saya mengucapkan terimakasih kepada Australia-Indonesia
Partnership for Justice yang telah mendukung proses penulisan
buku ini. Kepada penulis antara lain; M. Syafi’ie, Mahrus Ali,
Hari Kurniawan, M. Joni Yulianto, G. Nur Hartanto, saya
mengucapkan selamat atas kontribusinya dalam memperbaiki
peradaban hukum di Indonesia. Karya Anda akan menjadi
sejarah yang dirujuk oleh generasi saat ini dan generasi-generasi
viii

yang akan datang. Kepada semua teman yang terlibat pada
proses penulisan buku ini antara lain Puguh Windrawan, Arini
Robbi Izzati dan teman-teman PUSHAM UII, terimakasih
atas dedikasinya hingga buku ini dapat dibaca khalayak umum.
Semoga kerja keras ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat
seluas-luasnya.

Eko Riyadi, S.H., M.H.
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia

ix

x

Kata Sambutan Tim Leader AIPJ

Kemitraan Demi Terpenuhinya
Hak Penyandang Disabilitas
Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) adalah
kerjasama bilateral antara pemerintah Australia dan Indonesia
untuk jangka waktu 2011-2016. Aktifitasnya berkaitan dengan
berbagai institusi, baik pada level nasional maupun lokal,
dengan masyarakat sipil dan mitra Australia, memfasilitasi
pertukaran sejawat dan mempromosikan perubahan yang dapat
meningkatkan keadilan bagi semua warga Indonesia. Pusat Studi
Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)
adalah salah satu mitra yang berkontribusi pada AIPJ.
Penyandang disabilitas, secara global maupun di
Indonesia, mengalami diskriminasi dan menjadi korban
pelanggaran hak asasi manusia. Dikarenakan disabilitasnya,
mereka menghadapi hambatan yang menghalangi mereka untuk
mendapatkan akses dan manfaat layanan yang fair dan setara.
Hal ini termasuk layanan akses peradilan. Kurangnya
pengalaman, pengetahuan dan kesadaran aparat penegak
hukum dan staf pengadilan kepada penyandang disabilitas, dan
hambatan fisik dan komunikasi sering menghalangi penyandang
disabilitas untuk mendapatkan proses peradilan yang fair dan
memadai.
xi

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas
pada tahun 2011. Ratifikasi membantu menciptakan minat dan
memperkuat komitmen sebuah negara dan masyarakat sipil
untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak penyandang
disabilitas.
Sebagaimana penguatan demokrasi Indonesia, pengadilan
dan aparat penegak hukumnya juga berada pada masa transisi
untuk mengambil peran perlindungan, memastikan keadilan
bagi semua, khususnya bagi mereka yang masuk kategori
kelompok rentan.
Buku ini adalah kontribusi penting yang akan membantu
para hakim, jaksa, penasehat hukum dan polisi untuk
mempelajari kebutuhan orang dengan disabilitas dan mengelola
prosedur hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia secara
lebih fair.
Craig Ewers
Tim Leader Australia-Indonesia Partnership for Justice

xii

KATA PENGANTAR
Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
(Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia)
Ketika saya menulis kata pengantar ini, saya teringat
sebuah perdebatan tahun 90-an tentang hak-hak orang-orang
yang secara fisik maupun mental berbeda dengan orang
kebanyakan, yang pada waktu itu dikenal sebagai “orang cacat”.
Perdebatan itu bermula dari kegundahan makna “orang cacat”
sebagai sebutan yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan.
Istilah tersebut sangat dekat dengan makna kerusakan,
ketidakgunaan, ketidak sempurnaan dan lain-lain yang
kesemuanya berkonotasi negatif. Debat filsafat sosial, semiotik,
hokum dilakukan dan ahirnya berakhir dengan diusulkannya
istilah baru yang lebih humanis yaitu difabel sebagai akronim
dari differently able (orang dengan kemampuan berbeda).
Di Indonesia, perdebatan tentang difabel rada fakum
sejak saat itu. Perdebatan menjadi ramai kembali pasa
diadopsinya United Nation Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (UNCRPD) pada 13 Desember 2006. Gerakan
xiii

advokasi hak-hak difabel kembali membesar dan akhirnya
pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.
Ratifikasi adalah tindakan hkum pemerintah (mewakili
negara Indonesia) yang memiliki konsekuensi hukum. Ratifikasi
bukan sekedar tanda tangan, tetapi sesuai dengan asas perjanjian
mengikat para pihak yang menandatanganinya (pacta sunt
servanda). Oleh karenanya, pemerintah Indonesia berkewajiban
memenuhi seluruh prestasi yang diamanahkan oleh konvensi.
Salah satu prestasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah
Indonesia adalah dalam bidang hukum dan penegakannya.
Pada pokoknya , UN C RPD menekankan bahwa
penyandang disabilitas harus diposisikan sebagai manusia
yang utuh, setara dalam hak dengan manusia pada umumnya.
Penyandang disabilitas tidak boleh dilihat sebagai manusia
kelas dua yang hak-haknya boleh didiskriminasi. Begitu juga
pada konteks hukum, penyandang disabilitas harus diposisikan
sebagai subjek hukum yang utuh sesuai dengan asas equality
befor the law.
Sesuai Pasal 12 UNCRPD, negara harus memastikan
bahwa penyandang disabilitas wajib diperlakukan sebagai subjek
hukum yang setara dan bebas mengakses seluruh pelayanan
hukum yang diperlukan. Kesetaraan hak mereka menyangkut
hak sipil politik seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk
tidak disiksa, hak untuk berorganisasi, dan juga hak ekonomi,
sosial dan budaya; seperti hak atas pendidikan, kesehatan dan
xiv

hak atas properti, serta perlindungan atas properti miliknya.
Pada aspek penegakan hukum, penyandang disabilitas
juga berhak atas proses peradilan yang fair. Hal ini sebagaimana
diamanahkan oleh Pasal 14 International Covenant on Civil and
Political Rights. Pasal ini berisi jaminan prosedural (procedural
guarantee) agar peradilan berjalan dengan baik dan fair. Beberapa
kekhususan yang harus diperhatikan pada proses peradilan bagi
penyandang disabilitas adalah kebutuhan ketersediaan layanan
peradilan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ketersediaan
layanan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan
aksesibilitas prosedural.
Aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban peradilan
untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan,
ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan maupun
tuntutan, aksesibel bagi penyandang disabilitas. Gedung
bertingkat dengan lantai berundak yang tajam, pastilah
menyulitkan pengguna kursi roda untuk mengakses peradilan.

Berkas dakwaan dan tuntutan dalam bentuk hard copy
pasti akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas netra
untuk membacanya. Debat persidangan yang berbahasa rumit
pasti akan menyulitkan penyandang disabilitas intelektual
untuk memahami dakwaan atau tuntutan bagi mereka.
Aksesibilitas prosedural berkaitan dengan hukum acara
yang pada beberapa hal masih mengganggu akses penyandang
disabilitas. Ambil contoh, ketentuan mengenai saksi. Saksi
yang dimaknai secara “kaku” hanya orang yang melihat dan
xv

mendengar sendiri, pasti akan sangat sulit dipenuhi bagi
penyandang disabilitas netra dan seorang tuli.
Pada konteks tersebut, saya mengapreasi tinggi terhadap
apa yang dilakukan oleh teman-teman Pusat Studi Hak Asasi
Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) yang
telah berusaha menghadirkan buku sebagai pedoman layanan
peradilan bagi penyandang disabilitas. Buku ini sangat menarik,
bukan hanya karena kebaruan materinya, tetapi juga karena
isinya yang praktis. Ini dapat dijadikan acuan bagi aparat
penegak hukum untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus
yang melibatkan penyandang disabilitas.

xvi

DAFTAR ISI
Sambutan Direktur PUSHAM UII .... v
Kata Sambutan Tim Leader AIPJ .... xi
Kata Pengantar .... xiii
Daftar Isi .... xvii
BAB I MENGURAI CARA PANDANG BARU BAGI
PENEGAK HUKUM .... 1
A. Latar Belakang .... 1
B. Substansi Buku .... 9
C. Kerangka Berfikir .... 10
D. Tawaran Perspektif bagi Penegak Hukum .... 14
E. Metode Penulisan Buku .... 15
BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN PENYANDANG
DISABILITAS .... 17
A. Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia .... 17
1. Definisi dan Filosofi Hak Asasi Manusia .... 17
2. Prinsip Hak Asasi Manusia .... 20
3. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia .... 25
B. Pengaruh Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap
Konsep Disabilitas .... 28
xvii

C. Prinsip-Prinsip Peradilan yang Fair dan
Hubungannya dengan Hak Penyandang
Disabilitas .... 33
1. Semua Orang Berhak untuk Diperlakukan Sama
di Muka Pengadilan .... 34
2. Semua Orang Berhak untuk Didengar
Keterangannya di Muka Pengadilan .... 36
3. Semua Orang yang Dituduh Melakukan
Kejahatan Berhak Mendapatkan Jaminan
Perlindungan Minimal .... 37
BAB III PENDEKATAN SOSIAL DALAM MEMAHAMI
DISABILITAS .... 51
A. Memahami Disabilitas dengan Pendekatan
Sosial .... 51
B. Implikasi Penggunaan Pendekatan Sosial terhadap
Klasifikasi Disabilitas .... 58
C. Kategori Hambatan .... 60
1. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan
Mobilitas .... 61
2. Hambatan Perilaku .... 62
3. Hambatan Hukum dan Prosedurnya .... 62
4. Hambatan Teknologi, Informasi, dan
Komunikasi .... 63
5. Hambatan Sumber Daya .... 63
D. Prinsip Berinteraksi .... 65
E. Etiket Berinteraksi .... 68

xviii

BAB IV APLIKASI “KATEGORI HAMBATAN”
TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PERADILAN
YANG FAIR BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ....79
A. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan
Mobilitas .... 81
1. Tahap Penyidikan .... 82
2. Tahap Penuntutan .... 86
3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan .... 91
B. Hambatan Perilaku .... 96
1. Tahap Penyidikan .... 96
2. Tahap Penuntutan .... 101
3. Tahap Persidangan .... 104
C. Hambatan Hukum dan Prosedurnya .... 109
1. Tahap Penyidikan .... 109
2. Tahap Penuntutan .... 118
3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .... 120
D. Hambatan Sumberdaya .... 127
1. Tahap Penyidikan .... 127
2. Tahap Penuntutan .... 129
3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .... 130
E. Hambatan Teknologi, Informasi, dan
Komunikasi .... 134
1. Tahap Penyidikan .... 134
2. Tahap Penuntutan .... 138
3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan ....140

xix

PANDUAN UMUM AKSESIBILITAS
PERADILAN .... 143
Pengantar Cara Membaca .... 143
Hambatan Aksesibilitas Fisik .... 145
Hambatan Aksesibilitas Non Fisik .... 151
Hambatan Prosedural Beracara .... 156

Glosarium .... 169
Referensi ....171
Daftar Penulis .... 176
Profil Pusham UII ....177

xx

xxi

xxii

Bab I
Mengurai Cara Pandang Baru
Bagi Penegak Hukum

A.

Latar Belakang
Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan

hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasuskasusnya bahkan ramai diperbincangkan. Persoalannya terletak
pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang
disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hakhaknya banyak yang tercerabut. Dukungan sistem peradilan
sangat minim. Dengan kata lain, saat berhadapan dengan
hukum, penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasikan.1
Pengertian penyandang disabilitas dapat dicermati dalam
Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau
Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD).
Diskriminasi atas dasar disabilitas berarti pembedaan, eksklusi,
atau pembatasan apapun atas dasar disabilitas. Berdampak pada perusakan atau
penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi
manusia dan kebebasan mendasar dalam hal politik, sosial, budaya, sipil atau bidang
lainnya, berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Hal ini termasuk segala bentuk
diskriminasi, termasuk penyangkalan atas akomodasi yang layak. Lihat Pasal 2
Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD).
1

1

Dalam konvensi tersebut, penyandang disabilitas diartikan
sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual,
atau sensorik jangka panjang. Interaksinya dipenuhi dengan
berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka
saat berbaur dengan masyarakat.2 Penyandang disabilitas pasti
akan beragam, bergantung pada jenis disabilitasnya. Mereka
membutuhkan sarana prasarana serta proses komunikasi yang
berbeda-beda sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi.3
Permasalahan lain yang seringkali ditemui adalah soal
pengetahuan. Para penegak hukum belum memahami siapa itu
penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi
dan apa kebutuhannya ketika berproses di peradilan. Kondisi ini
diperumit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada
penyandang disabilitas. Lembaga peradilan di Indonesia juga
belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.4

2
Sebutan yang lebih familiar dan dianggap lebih manusiawi di Indonesia
ialah difabel (differently able), yaitu orang-orang yang terklasifikasi memiliki
kemampuan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Baca Architecture for
Diferently Abled, liputan khusus Majalah Sketsa: Majalah Arsitektur Tarumanegara,
Edisi 24, hlm. 38
3
Menurut International Classification of Functioning (ICF), seseorang dikatakan mengalami disabilitas apabila orang tersebut memiliki body disfunction,
activity limitation dan participation restriction. Karena itu, faktor personal dan
faktor lingkungan ikut menentukan apakah kondisi seseorang mengalami disabilitas
ataukah tidak. Baca di http://www.who.int/classifications/icf/icf_more/en/. Diunduh
pada 5 Januari 2015.
4
Baca Laporan Penelitian Identifikasi Kebutuhan Hukum Dalam Rangka
Pemenuhan Hak Difabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Surakarta No. 50/Pid.
Sus/2013/PN.SKA.), Pusham UII, 2013

2

Sebut saja namanya Bunga. Ia seorang anak
perempuan dan menjadi korban pencabulan dan
pemerkosaan. Bunga adalah seorang tuli dan
penyandang disabilitas intelektual. Ketika terjadi
tindak pidana pemerkosaan, umur kalender Bunga
adalah 22 tahun. Meski demikian, karena ia mengalami
disabilitas intelektual, maka umur Bunga setara
dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Pada hakikatnya, ia
adalah anak-anak dan semestinya berhak atas proses
hukum yang terkait dengan peradilan anak. Dalam
praktiknya, baik itu polisi, jaksa, dan hakim menolak
menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Mereka juga tidak melakukan assessment ahli. Proses
komunikasi, terutama dalam proses penyidikan,
cenderung mengabaikan sisi psikologis Bunga sebagai
korban. Dampaknya, Bunga mengalami trauma,
ketakutan, dan depresi.

Berkaca dari contoh kasus di atas, pengetahuan penegak
hukum terkait disabilitas tergambar dalam beberapa fakta
berikut.5
Pertama, dalam kasus pidana, seorang tuli yang menjadi
korban pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaanpertanyaan penegak hukum. Misalnya dengan pertanyaan,
5
M. Syafi’ie, Purwanti dan Mahrus Ali, Potret Difabel Berhadapan dengan
Hukum Negara (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 105-126.

3

“Mengapa tidak berteriak ketika akan diperkosa?” Penegak
hukum mestinya tahu bahwa seorang tuli mengalami kesulitan
untuk berteriak.
Kedua, seorang penyandang disabilitas netra kerap tidak
diproses laporan pidananya oleh penegak hukum. Contohnya
dalam kasus pemerkosaan. Alasannya, korban dianggap tidak
bisa melihat pelaku pemerkosaan. Seharusnya penegak hukum
memahami jika penyandang disabilitas netra mengalami
kesulitan melihat. Tak jarang, beberapa dari mereka bahkan
sama sekali tidak bisa melihat secara total.
Ketiga, seorang tuli yang kasusnya diproses di peradilan,
penyidik seringkali tidak terlibat dalam proses tanya jawab, dan
menyerahkan sepenuhnya kepada penerjemah. Dalam situasi
ini, penegak hukum mestinya paham bahwa juru bahasa hanya
fasilitator. Ia tidak bisa menggantikan tugas penyidikan.
Keempat, penegak hukum kerap merendahkan martabat
penyandang disabilitas. Kemampuan dan kecakapan hukumnya
seringkali dipermasalahkan. Harus ada pengetahuan baru bagi
para penegak hukum. Penyandang disabilitas adalah pribadi
yang memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dalam
menjelaskan sesuatu.
Di samping pengetahuan, ternyata norma hukum juga
masih menyisakan masalah yang perlu untuk dipecahkan. Ada
beberapa norma hukum yang perlu dicermati dan dikritisi
bersama.
4

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
(Pasal 1 angka 26 KUHAP)
Norma ini menegaskan tentang definisi saksi dan
perannya untuk memberikan kesaksian suatu tindak
pidana. Bagaimana jika pasal ini diterapkan pada
penyandang disabilitas netra? Bisa dipastikan, ia akan
mengalami kerugian. Kesaksiannya tidak akan bisa
menjadi dasar pertimbangan yang kuat dan akhirnya
tidak akan diterima. Pertanyaannya adalah, bagaimana
apabila seorang penyandang disabilitas netra menjadi
korban pemerkosaan dan pencurian? Sudah barang tentu,
kesaksiannya akan gugur dalam tahap penyidikan.
“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam
keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus
ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia
kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.
Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah
pengampuan karena keborosan.”
(Buku 1 KUHPerdata Pasal 433)
5

Pada Pasal 1320 KUHPerdata juga menyatakan bahwa
salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah seorang yang
cakap hukum, dan yang dikualifikasi cakap hukum adalah
setiap orang yang dewasa dan sehat pikirannya. Dengan
ketentuan pasal tersebut, banyak penyandang disabilitas
ditolak untuk menjadi pihak dalam perjanjian perbankan
dan perjanjian asuransi. Mereka juga tidak mendapatkan
hak waris. Beberapa bahkan tidak bisa menikah, terutama
bagi penyandang disabilitas intelektual dengan alasan
belum cukup umur. Ini artinya, penyandang disabilitas
dianggap sebagai sosok yang tidak cakap hukum. Sebuah
bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan sesegera
mungkin.

Harus diakui, bahwa rujukan penegak hukum ketika
melakukan proses terhadap penyandang disabilitas masih
memakai KUHAP dan KUHPerdata. Pasal-pasal di atas menjadi
alasan untuk menggugurkan kemampuan penyandang disabilitas
saat berhadapan dengan hukum. Padahal, Indonesia saat ini
telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas. Jika keberadaan konvensi ini tidak diindahkan,
maka sudah barang tentu penyandang disabilitas menjadi
sosok yang terpinggirkan. Tanpa ada proses pendampingan dan
bantuan hukum yang serius, rasanya sangat mustahil mereka
6

mendapatkan keadilan dalam proses hukum.6
Banyak sikap yang salah terkait dengan penyandang
disabilitas. Penegak hukum dan norma hukum masih
memperlakukannya sebagai kumpulan orang yang tidak
mampu, tidak normal, di bawah pengampuan dan tidak cakap
hukum. Secara otomatis, penyandang disabilitas seolah menjadi
korban dari proses peradilan.
Berikut beberapa potret penyandang disabilitas
berhadapan dengan hukum.7
Jenis Disabilitas
Penyandang
disabilitas
intelektual dan
layu 1 tangan

Penyandang
disabilitas
intelektual

Tindak
Pelaku
Pidana
Perkosaan Paman
sendiri

Proses Hukum

Perkara berhenti di
tingkat kepolisian
karena ada intervensi
dari perangkat desa
dengan mekanisme
penyelesaian
kekeluargaan.
Perkosaan Tetangga Perkara berhenti di
dekat
tingkat kepolisian
karena korban tidak
dapat bersaksi karena
mengalami hambatan
dan kesulitan
komunikasi.

Ibid., hlm. 133-142.
Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana & M. Yasin Al-Arif, “Menggagas
Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan
Access to Justice“, Ringkasan Hasil Penelitian Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional
Piala Bergilir Mahkamah Agung Pekan Hukum Nasional 2013 Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret (PHN UNS) 2013, hlm. 9.
6
7

7

Penyandang
disabilitas
intelektual
Lambat Belajar
(Slow learner)

Penyandang
disabilitas netra
Seorang Tuli

Paraplegia

Perkosaan Kakak
sendiri

Pelaku dibebaskan
karena korban tidak
mengalami trauma.
Perkosaan Tetangga Perkara tidak dapat
diproses dan berhenti
di tingkat kepolisian
karena saksinya
adalah seorang lambat
belajar (slow learner)
juga.
Perkosaan Pasien
Perkara berhenti pada
pijat
tingkat kepolisian
karena kekurangan
alat bukti.
Perkosaan Orang
Berhenti karena
terdekat kekurangan alat
bukti dan kesulitan
memahami bahasa
korban.
KDRT
Suami
Berhenti di tingkat
kepolisian karena
paksaan dari keluarga
untuk mencabut
perkara tersebut.

Melihat ketidakadilan yang dihadapi penyandang
disabilitas, pemerintah kemudian melakukan ratifikasi terhadap
CRPD. Bentuk ratifikasi tersebut adalah munculnya UU No.
19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights
of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas). Konvensi ini menegaskan bahwa
penyandang disabilitas bukanlah orang-orang yang tidak normal
dan tidak mampu. Penyandang disabilitas adalah manusia
8

yang sama dan setara dengan manusia pada umumnya. Sudah
semestinya diperlakukan sebagai individu yang utuh, dihormati
atas martabatnya yang melekat sebagai manusia. Hambatan
terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas di pengadilan
adalah soal aksesibilitas dan akomodasi. Hambatan ini sesegera
mungkin harus dicarikan jalan keluarnya.8
Di lain sisi, harus ada harmonisasi substansi CRPD
dengan norma hukum yang ada di Indonesia. Dengan begitu,
norma hukum itu menjadi rujukan yang pasti bagi penegak
hukum. Termasuk juga mendorong mereka untuk mengerti dan
memahami bagaimana menangani penyandang disabilitas yang
berhadapan dengan hukum. Karena itu, tepat sekali menulis
sebuah buku yang mengulas konsepsi hak asasi manusia dan
penyandang disabilitas. Buku yang akan berisikan hak-hak
mereka dalam proses peradilan serta menjadi panduan bagi
penegak hukum ketika menangani perkara hukum penyandang
disabilitas.
B.

Substansi Buku
Buku ini ditulis untuk tiga tujuan, yaitu:
Pertama, akan menjawab persoalan situasi dan kondisi

penyandang disabilitas yang kerap terlanggar hak-haknya pada
proses peradilan.
Kedua, buku ini akan menguraikan tentang prinsip
dan norma hak asasi manusia. Di dalamnya akan diuraikan
8

Lihat Preambule huruf n, Pasal 1 ,3 dan 12 dan 13 CRPD.

9

pembahasan mengenai norma hak asasi manusia, prinsip
peradilan yang adil dan konsep kewajiban negara.
Ketiga, buku ini akan menguraikan pendekatan sosial
dalam memaknai penyandang disabilitas. Pendekatan sosial
yang akan diterapkan dalam proses peradilan yang adil, dan
prinsip berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Buku ini
juga akan mengulas hambatan apa saja yang dialami penyandang
disabilitas saat berhadapan dengan hukum.
C.

Kerangka Berfikir
Buku ini ditulis dengan keinginan untuk meletakkan

hukum sebagai model yang terbuka, sekaligus mampu merespon
perkembangan hak asasi manusia. Hukum tidak hanya dimaknai
sebagai norma semata. Penegakan hukumnya juga tidak
statis. Harapannya, proses hukum menjadi fasilitas terhadap
kepentingan dan kebutuhan manusia ketika berhadapan dengan
hukum.
Sebagaimana kita ketahui, cara pandang sosial masyarakat,
termasuk para penegak hukum masih meletakkan penyandang
disabilitas sebagai kelompok yang lemah. Tidak mampu dan
tidak normal. Menurut Mansour Fakih, sebutan normal dan
ataupun cacat yang dilekatkan kepada penyandang disabilitas
adalah hasil dari konstruksi sosial. Semata-mata menyalahkan
pribadi penyandang disabilitas. Istilah penyandang cacat
memiliki makna ideologis yang berarti ketidakmampuan,
invalid, dalam arti tidak normal atau tidak menjadi manusia
10

seutuhnya dan sepenuhnya.9
Ketidakmampuan hanya dibebankan kepada penyandang
disabilitas. Tidak melihat faktor lingkungan yang menjadi
pendukung mengapa hambatan itu bisa terjadi. Kesalahan cara
pandang ini semakin parah karena ternyata kesalahan ini juga
diperagakan oleh keluarga, masyarakat, dan negara.10 Kesalahan
cara pandang ini harus dihentikan. Penulisan buku ini adalah
salah satu upaya dalam menghilangkan kesalahan cara pandang
tersebut.
Sebagaimana yang sudah disinggung, penegakan hukum
yang melibatkan penyandang disabilitas masih menyisakan
masalah. Hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya
dijamin oleh penegak hukum. Akibatnya, proses hukum yang
terjadi kerap berujung pada fakta pelanggaran hak atas peradilan
yang adil.
Potret peradilan yang tidak adil merupakan salah satu
bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Soetandyo
Wignjosoebroto, hak asasi manusia bersifat universal. Ia
dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia,
apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya,
agama atau kepercayaannya. Hak asasi manusia melekat,
dikarenakan dimiliki setiap manusia, semata-mata karena
keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian

9
Mansour Fakih, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), hlm 306-307.
10
Ibid., hlm 311-314.

11

dari suatu organisasi kekuasaan manapun.11
Selama ini, dalam proses peradilan yang telah berjalan,
penyandang disabilitas seolah tersudutkan. Proses penyidikan,
penuntutan, dan persidangan kerap tidak melalui assessement
ahli. Belum lagi tidak tersedianya juru bahasa yang tepat.
Persoalan lain adalah sarana dan prasarana di pengadilan tidak
bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam konteks hak
asasi manusia, pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel dan
pemenuhan proses peradilan yang adil adalah tanggungjawab
negara.12 Salah satu yang wajib dipenuhi ialah adanya mekanisme
khusus. Jika negara tidak bertanggungjawab, maka negara telah
dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia. 13
Praktik pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa
penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum harus
diakhiri. Negara mesti menghilangkan hambatan-hambatan
eksternal yang berakibat pada diskriminasi. Baik itu hambatan
sarana prasarana fisik dan mobilitas, hambatan hukum
11
Soetandyo Wignjosoebroto, “Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar
dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya,” dalam
Toleransi dan Keragaman: Visi untuk Abad ke-21, Kumpulan Tulisan tentang Hak
Asasi Manusia (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia
Foundation, 2003), hlm. 4
12
Kewajiban negara ada tiga bentuk, pertama, tanggungjawab untuk
melindungi (obligation to protect). Kedua, tanggungjawab untuk menghormati
(obligation to respect). dan Ketiga, tanggungjawab untuk memenuhi (obligation to
fulfill). Lihat Muhammad Syafari Firdaus, dkk, Pembangunan Berbasis Hak Asasi
Manusia: Sebuah Panduan (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hlm.
7.
13
Dalam Prinsip-Prinsip Limburg pada Paragraf 70 disebutkan “Suatu
kegagalan oleh Negara Peserta untuk memenuhi suatu kewajiban yang tercantum dalam
Kovenan, berdasarkan hukum internasional, adalah suatu pelanggaran terhadap
Kovenan.”

12

dan prosedurnya, hambatan sumber daya, serta hambatan
teknologi, informasi, dan komunikasi. Negara juga diharapkan
memperbaiki perilaku penegak hukum. Pasalnya, di pundak
merekalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
sebenarnya bisa ditambatkan.
Demi menghindari pelanggaran hak asasi manusia,
penegak hukum bisa menggunakan pendekatan hukum
progresif. Inti hukum progresif ialah keberadaan hukum sematamata untuk manusia. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum
adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Keberadaan hukum
tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas,
yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemuliaan manusia.14
Pemikiran Satjipto Rahardjo mempertegas keniscayaan
tentang posisi hukum. Keberadaan hukum memiliki tujuan
yang sangat mendasar, yaitu untuk melindungi kepentingan
manusia yang luas. Dalam hal ini, harapannya tidak ada lagi
kerisauan bahwa hukum bersifat statis, anti perubahan sosial
dan tidak responsif pada nilai-nilai hak asasi manusia. Sebab,
ketika hukum sudah memastikan tujuannya untuk manusia,
maka hukum akan selalu responsif terhadap tantangan dan
kebutuhan dasar manusia yang beragam.
Dalam hal penyandang disabilitas berhadapan dengan
hukum, gagasan Satjipto Rahardjo menjadi sangat relevan
untuk dijadikan rujukan cara pandang. Penegak hukum
14
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku
Kompas, 2006), hlm. 188.

13

tidak sepantasnya menjadi corong undang-undang. Hanya
menerapkan pasal tanpa mempertimbangkan konteks dan
rintangan yang kompleks. Ia mestinya mengembalikan normanorma hukum pada falsafah dasarnya, yaitu hukum untuk
manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari
keberadaan hukum. Keberadaan sistem hukum dan institusi
hukum tidak boleh lepas dari kepentingan pengabdiannya,
yaitu untuk memanusiakan manusia dalam proses penegakan
hukum.15
D.

Tawaran Perspektif bagi Penegak Hukum
Buku ini mencoba untuk menawarkan perspektif baru

bagi para pemangku kepentingan yang bertugas di dunia
peradilan. Khususnya bagi para penyidik, para penuntut umum
dan para hakim yang menangani secara langsung penyandang
disabilitas saat berhadapan dengan hukum.
Ada beberapa uraian teoritik tentang hak asasi manusia,
hak-hak penyandang disabilitas, penjelasan hambatan
penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum serta
penulisan tentang etiket berinteraksi. Harapannya akan
menjadi pengantar sebuah pengetahuan bagi penegak hukum.
Ada tata cara bagaimana semestinya para penegak hukum
memperlakukan penyandang disabilitas, sesuai dengan standar
nilai-nilai hak asasi manusia.
15
Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 212.

14

Meskipun demikian, buku ini disusun tidak sekedar
mengantarkan teori tentang hak asasi manusia. Lebih dari itu,
penulisannya didesain praktis. Bisa menjadi panduan bagi para
penegak hukum ketika memproses hukum bagi penyandang
disabilitas. Substansi penting dari buku ini ialah penjelasan
tentang hambatan-hambatan penyandang disabilitas ketika
berhadapan dengan hukum.
Terdapat hambatan sarana prasarana dan mobilitas,
hambatan perilaku, hambatan hukum dan prosedurnya,
hambatan sumber daya serta hambatan teknologi, informasi,
dan komunikasi. Dari identifikasi hambatan-hambatan tersebut,
penegak hukum diharapkan dapat lebih memahami kebutuhankebutuhan penyandang disabilitas. Sebuah pemahaman yang
akan menghantarkan aparat penegak hukum untuk bersikap
adil, serta memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan hukum
penyandang disabilitas.
E.

Metode Penulisan Buku
Buku ini diawali dengan proses penelitian, workshop,

penentuan garis besar isi buku, penentuan penulis, dan penulisan
buku. Seluruh substansi buku ini merujuk pada seluruh proses
tersebut. Buku ini ditujukan bagi aparat penegak hukum
sebagai petunjuk ketika menangani penyandang disabilitas saat
berhadapan dengan hukum. Aktivis hak asasi manusia juga bisa
mempergunakannya sebagai bentuk pendampingan kepada
penyandang disabilitas.
15

16

Bab II
Hak Asasi Manusia dan
Penyandang Disabilitas
A.

Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia
1. Definisi dan Filosofi Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri

manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi
adalah karena ia manusia. Fokus utamanya adalah pada
kehidupan dan martabat manusia. Martabat ini akan terganggu
apabila ia menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, dan
perbudakan. Termasuk jika kemudian manusia itu hidup tanpa
kecukupan pangan, sandang dan perumahan.
Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang
menjadi inti gagasan hak asasi manusia modern, dapat
ditemukan dalam semua teori filsafat dan ajaran agama.
Termasuk di dalamnya adalah prinsip kesetaraan. Sebuah
prinsip penting dalam hak asasi manusia yang juga mendapatkan
pengakuan dalam berbagai ajaran agama.
17

Abdullahi A. An-Na’im menyebut prinsip ini dengan
istilah “Prinsip Emas” (Golden Rule). Ruh utamanya adalah
adanya prinsip hubungan timbal balik dalam hubungan
kemanusiaan (termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat).
Sebuah tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana
kita ingin diperlakukan.1
“Seseorang harus memperlakukan
orang lain, sama seperti ia ingin
diperlakukan oleh orang lain.”
Memperlakukan orang lain yang memiliki kesamaan
dengan kita adalah hal yang mudah. Tantangan terbesar
justru sebaliknya, yaitu saat kita memperlakukan orang yang
berbeda dengan diri kita. Perbedaan itu bisa terkait dengan
identitas, seperti sejarah asal usul, warna kulit, dan bentuk
rambut. Perbedaan lainnya bisa berupa agama, keyakinan, dan
pilihan politik. Bisa juga berkaitan dengan hambatan interaksi
seseorang, seperti pengguna kursi roda, seorang tuli, netra, dan
lainnya. Kepekaan dan kesanggupan memperlakukan orang
lain yang berbeda dengan kita menjadi sangat penting. Hal
itu akan menjadi sarana bagi kita untuk memahami kebutuhan
orang tersebut.2
1
Abdullahi A. An-Na’im, “Shari’a and Basic Human Rights Concerns”
dalam Liberal Islam A Sourcebook (New York: Oxford University Press, 1998),
hlm. 223. Juga bisa dibaca dalam Abdullahi Ahmed An-Na’im, Toward an Islamic
Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and Internasional Law, diterjemahkan oleh
Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Dekonstruksi Syari’ah, Wacana Kebebasan
Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam (Yogyakarta:
LKiS, 2004), hlm. 268.
2
Ibid.

18

Ditilik dari sejarah, banyak kalangan yang beranggapan
bahwa akar filosofis munculnya gagasan hak asasi manusia
adalah teori hak kodrati (natural rights theory). Dikembangkan
oleh para pemikir Abad Pencerahan di Eropa. Tokohnya antara
lain; John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jaques Rousseau.
Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua
individu dikaruniai oleh alam, hak-hak yang melekat pada
dirinya. Hak itu tidak dapat dicabut oleh negara. Hak-hak
alamiah tersebut tidak lahir dari pengakuan yang diberikan
negara pada mereka.3
Ini erat kaitannya dengan teori kontrak sosial. Sebuah
teori yang merujuk pada sebuah kesepakatan sosial dan politik,
dimana perlindungan atas hak-hak tersebut diserahkan kepada
negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kesepakatan itu,
maka rakyat bebas menurunkannya. Bisa digantikan dengan
suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.
Gagasan ini bahkan dianggap sebagai pondasi bagi munculnya
berbagai gerakan revolusi yang meletup di Inggris, Amerika
Serikat dan Perancis. Revolusi tersebut muncul sekitar abad
ke-17 dan ke-18.4
Di Indonesia, hak asasi manusia dipahami sebagai hak
yang universal. Hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha
Esa dan melekat pada manusia. Sama sekali tidak mengenal
pembedaan berdasar warna kulit, jenis kelamin, usia, latar
3
Manfred Nowak, Introduction to the Internasional Human Rights Regime
(Leiden/ Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm. 3.
4
Ibid.

19

belakang budaya, agama atau kepercayaannya.5
Hukum hak asasi manusia dipahami sebagai hukum yang
mengatur perilaku negara. Dalam hal ini, negara terwakili dalam
sosok aparaturnya. Tidak peduli ia warga negara atau bukan,
terlepas mereka penyandang disabilitas atau bukan, bahkan
orang tanpa kewarganegaraan sekalipun. Mereka tetap memiliki
hak yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hukum hak asasi
manusia memberikan petunjuk mengenai hak-hak apa saja yang
harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi oleh negara.
2. Prinsip Hak Asasi Manusia
Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi
manusia ada empat, yaitu universal (universality), tak terbagi
(indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling terkait
(interrelated). 6 Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip
lain, yaitu kesetaraan (equality) dan non-diskriminasi (nondiscrimination).7 Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip
tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent)
dan saling terkait (interrelated) merupakan prinsip turunan dari
prinsip universal (universality).
5
Baca UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Juga
baca Soetandyo Wignjosoebroto, “Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan
Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya” dalam
Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak
Asasi Manusia (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan
The Asia Foundation, 2003), hlm. 4.
6
Ibid., hlm. 27.
7
Rhona K.M. Smith, Texbook on Textbook on International Human Rights,
second edition (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 184. Sebagaimana
ditegaskan lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor),
Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 41.

20

Prinsip Universal (universality)
Semua orang, di seluruh belahan dunia manapun,
tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa
bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas
politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status
disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan
prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina
tentang Program Aksi yang berbunyi, “Semua hak asasi
manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung,
saling terkait
(all human rights are universal, indivisibile,
interdependent and interrelated).
Prinsip Tak Terbagi (indivisibility)
Semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting.
Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengeluarkan hakhak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.
Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak
dapat dibagi-bagi.
Contohnya, seseorang berhak untuk memilih. Pada saat
yang sama, ia berhak untuk makan dan mendapatkan
tempat tinggal. Tidak boleh satu hak diberikan, namun
beberapa hak yang lain dicabut

21

Saling Bergantung (interdependent)
Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan
selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya,
hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya
hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya
penyandang disabiltas untuk bekerja, tergantung
apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak.

Saling Terkait (interrelated)
Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait
dengan hak yang lain. Seseorang akan dapat memilih
calon anggota legislatif dengan baik, manakala hak
atas pendidikannya terpenuhi, sehingga ia mampu
membaca surat suara dan platform partai politik
dengan baik. Jika seseorang dapat dipilih sebagai
anggota legislatif dengan syarat berpendidikan
minimal S1, maka penyandang disabilitas juga harus
diberikan kesempatan dan akses luas agar dapat
menamatkan pendidikan S1, agar dapat dipilih sebagai
anggota legislatif.

22

Non Diskriminasi (non-discrimination)
Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan
atau memiliki kesempatan yang tidak setara. Misalnya,
ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan
perlakukan, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan dan
lain-lain. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak
setara, jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau
situasi yang berbeda diperlakukan secara sama.
Diskriminasi memiliki dua bentuk, yaitu:
(a) Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang
baik langsung maupun tidak langsung
diperlakukan secara berbeda daripada lainnya.
Contohnya, ketika pemerintah membuat
pengumuman bahwa syarat untuk diterima di
perguruan tinggi negeri adalah tidak memiliki
“kecacatan” fisik tertentu.
(b) Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika
dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan
merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal
itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.
Contohnya, ketika pemerintah membuat
pengumuman bahwa syarat menjadi pegawai
negeri sipil adalah sehat jasmani dan rohani.
Syarat sehat jasmani dan rohani ini seringkali
dipahami oleh penyelenggara negara sebagai
tidak menyandang disabilitas.
23

Kesetaraan (equality)
Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara,
dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan
dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda
--dengan sedikit perdebatan--diperlakukan secara
berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat
mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan
hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses
dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses
peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting
dalam hak asasi manusia. Tantangannya saat ini
adalah bagaimana memberikan akses yang setara bagi
penyandang disabilitas, jika perlu dengan memberikan
fasilitas lebih kepada penyandang disabilitas agar
mereka dapat menikmati hidup secara setara. Jika
seorang warga negara asing yang berposisi sebagai
tersangka berhak mendapat penerjemah bahasa,
maka seorang tuli yang berperkara di pengadilan,
baik sebagai saksi atau terdakwa, juga berhak untuk
mendapatkan penerjemah bahasa isyarat.

24

Tanggungjawab Negara (state responsibility)
Aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk
memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi
manusia adalah negara, melalui aparaturnya. Prinsip
ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi
manusia internasional maupun peraturan domestik.
Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia secara tegas mengatakan bahwa, “Pemerintah
wajib dan bertanggung jawab menghormati,
melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi
manusia yang diatur dalam undang-undang ini,
peraturan perundang-undangan lain, dan hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima
oleh negara Republik Indonesia”.

3. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia
Hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional.
Hak ini memberlakukan standar minimal bagi negara.
Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas
internasional untuk memberikan penilaian dan melakukan
evaluasi. Mereka akan menilai sejauh mana sebuah negara telah
menjalankan kewajiban hak asasi manusia bagi warga negaranya.
25

Ada 3 (tiga) bentuk kewajiban negara, masing-masing
adalah kewajiban untuk menghormati (obligation to respect),
kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill), dan kewajiban
untuk melindungi (obligation to protect).8 Penjelasan dari tiga
bentuk kewajiban tersebut adalah:9
Kewajiban untuk
Menghormati

Negara tidak
melakukan campur
tangan terhadap hak
sipil warga negara.
Campurtangan
yang tidak sah
merupakan
pelanggaran hak
asasi manusia.
Contohnya adalah:
Hak untuk hidup.
Berhubungan
dengan kewajiban
negara untuk tidak
membunuh.

Kewajiban untuk
Memenuhi

Hal ini mengacu
pada kewajiban
negara untuk
mengambil
langkah legislatif,
administratif,
yudisial dan
kebijakan praktis.
Negara harus
memastikan
hak-hak warga
negaranya dapat
terpenuhi hingga
pencapaian
maksimal.

Kewajiban untuk
Melindungi

Kewajiban ini
mensyaratkan
tindakan aktif
dari negara untuk
memastikan
tidak terjadinya
pelanggaran hak
asasi manusia oleh
pihak ketiga.

Mereka yang disebut
sebagai pihak ketiga
adalah individu,
kelompok maupun
korporasi.

Hak atas integritas
fisik dan mental.
Berhubungan
dengan kewajiban
negara untuk tidak
menyiksa.

8
9

26

Manfred Nowak, Introduction to ... op. cit., hlm. 48.
Ibid., hlm. 48 – 51.

Hak untuk memilih.
Berhubungan
dengan kewajiban
negara untuk tidak
melarang bahkan
mengeluarkan
seseorang dari
pemilihan umum
yang demokratis.
Hak untuk bekerja,
kesehatan dan
pendidikan.
Berhubungan
dengan kewajiban
negara untuk
menyediakan
pekerjaan, fasilitas
kesehatan dan
sistem pendidikan.

Sebagai contoh,
setiap penyandang
disabilitas yang
ditahan karena
tuduhan melakukan
kejahatan harus
segera didampingi
pengacara, dokter,
psikolog/psikiater
dan ahli yang sesuai
dengan kebutuhan
penyandang
disabilitas sesaat
setelah mereka
ditahan.
Memperlambat
pemberian hak
ini berpotensi
menyebabkan tidak
terpenuhinya hak
mereka. Penyandang
disabilitas berhak
atas pendidikan
inklusi, maka negara
berkewajiban untuk
menyediakan sarana
dan prasarana agar
pendidikan inklusi
tersebut dapat
terpenuhi.

Negara harus
menyediakan
tatanan yang aman
agar penyandang
disabilitas tidak
rentan menjadi
korban kejahatan.
Jika penyandang
disabilitas menjadi
korban kejahatan,
maka negara
wajib menangkap
dan memproses
hukum si pelaku.
Membiarkan pelaku
hidup bebas, sama
artinya dengan
melanggar hak atas
rasa aman korban.
Negara juga
berkewajiban
memastikan
bahwa penyandang
disabilitas dapat
bekerja di sektor
swasta. Mereka
juga diharuskan
mendapatkan
perlindungan dari
potensi pelanggaran
atau kejahatan
dari sektor swasta
tersebut.

27

Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung
pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran
hak asasi manusia hanya dapat disematkan kepada negara
(pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif ). Ketidakmauan
(unwillingness) dan ketidakmampuan (unability) negara untuk
melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak
asasi manusia pasif (human rights violation by omission).
Sedangkan kegagalan negara untuk menghormati disebut
sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (human rights
violation by commission).

B.

Pengaruh Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap
Konsep Disabilitas
Secara historis, kemunculan hak asasi manusia didasari

oleh sebuah situasi yang sulit. Ada sekelompok orang atau
bangsa, yang menganggap orang atau bangsa lain bukan
manusia, atau setidaknya bukan manusia yang utuh. Derajat
kemanusiaan seseorang dipotong dan dibatasi. Mereka
diperlakukan sebagai manusia “kelas dua”, diperlakukan tidak
selayaknya sebagai manusia.
Rekaman mengenai kekejaman dan tindakan yang
merendahkan martabat manusia, bisa ditilik pada praktik perang
dunia pertama dan kedua. Kejadian dan kekejaman dalam
peristiwa itu menjadi penanda yang tak terlupakan. Dua perang
dunia tersebut menjadi tonggak bagi munculnya kesadaran
baru. Manusia tidak boleh lagi diperlakukan secara kejam.
28

Kemanusiaan tetap harus dihargai sebagaimana mestinya.
Bersandar pada sejarah di atas, maka Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, mengesahkan Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human
Rights). Sebuah deklarasi yang mengamanahkan kepada
manusia untuk segera menghentikan tindakan yang kejam dan
merendahkan kemanusiaan. Deklarasi tersebut merupakan
upaya negara-negara di seluruh dunia untuk menuju pada tata
dunia yang baru.
Akan tetapi, pada kenyataannya deklarasi tersebut masih
bersifat lunak. Belum ada ikatan bagi negara anggota PBB untuk
mematuhinya. Maka, dilakukanlah upaya untuk menyusun
perangkat hak asasi manusia yang mengikat secara hukum.
Beberapa instrumen hukum kemudian dibuat dan dijadikan
dasar rujukan.
1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya.
3. Konvensi Hak Anak.
4. Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan.
5. Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan
dan Penghukuman yang Merendahkan Martabat
Kemanusiaan.
6. Konvensi Anti Diskriminasi Rasial.
29

7. Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan
Keluarganya.
Dilihat dari berbagai instrumen di atas, dua kovenan
merupakan penjabaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Sementara yang lain adalah penjabaran yang bersifat tematis
berdasar kategori hak, seperti Konvensi Anti Penyiksaan,
maupun tematis berdasar kategori pemangku hak, seperti
Konvensi Hak Anak dan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial.
Diakuinya aspek tematis hak asasi manusia, membuat
komunitas penyandang disabilitas melakukan hal yang lebih
besar. Mereka mendorong untuk diakuinya hak-hak mereka
menjadi instrumen internasional. Apa yang mereka lakukan
menemui titik terang. Pada akhirnya, negara anggota PBB
memperkuat komitmen untuk memenuhi hak penyandang
disabilitas. Pada 13 Desember 2006, PBB kemudian mengadopsi
Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD).10
Konvensi ini tetap mengakui bahwa penyandang
disabilitas adalah pemangku hak. Konvensi ini juga dibuat
sebagai sebuah penanda. Penyandang disabilitas selama
ini banyak mendapatkan tindakan diskriminatif. Perlu ada
dokumen hukum internasional untuk memastikan hal itu
tidak akan terjadi lagi. Mereka harus mendapatkan perlakuan
10
Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan
diundangkannya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights
of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

30

yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bagaimanapun
juga, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah
pelanggaran atas martabat kemanusiaan mereka.
Disabilitas adalah konsep yang terus berkembang.
Kondisi ini tidak terletak pada diri seseorang, tetapi terletak
pada interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain,
disabilitas tidak terletak pada tubuh seseorang, namun terletak
pada aspek sosial. Lingkungan sekitar belum memberikan
fasilitas yang memadai. Hal ini kemudian membuat mereka
terbatasi ketika melakukan aktivitas yang diinginkannya.
Konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia
hendak memberikan sebuah penekanan. Negara harus
mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas
dapat dipenuhi. Hak tersebut termasuk hak sipil dan politik,
hak ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas juga mesti diperbaiki,
termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan
fasilitas peradilan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas
hidup secara setara dan sejajar dengan yang lain.
Berkaitan dengan akses peradilan, konvensi ini secara
terang memerintahkan agar negara bersikap aktif. Layanan
harus diberikan agar proses peradilan bagi penyandang
disabilitas berjalan dengan lancar dan berkeadilan. Dengan
menjadikan Pasal 12 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas sebagai landasannya, maka dalam konteks Indonesia,
pasal ini mengamanahkan beberapa hal.
31

1. Lembaga peradilan di Indonesia harus memastikan
bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai pribadi
utuh di hadapan hukum.
2. Lembaga peradilan di Indonesia harus memastikan
bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan
kapasitasnya sebagai pribadi utuh. Hal ini
dipergunakan untuk melakukan gugatan hukum
dalam prinsip kesetaraan. Pokok pikiran tersebut
sesuai dengan prinsip equality before the law.
3. Lembaga peradilan di Indonesia harus mengambil
langkah agar penyandang disabilitas dapat mengakses
seluruh fasilitas (fisik dan non fisik) peradilan.
4. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa
seluruh kebijakan negara harus dibuat dengan
mempertimbangkan akibat bagi penyandang
disabilitas. Jika perlu, pemerintah harus membuat
skema pengamanan hak-hak penyandang disabilitas.
Ini dilakukan agar hak mereka dapat dinikmati secara
baik.
5. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa
penyandang disabilitas berhak atas seluruh harta
kekayaan yang mereka miliki. Juga berhak mengelola
harta kekayaannya sendiri, memiliki akses setara ke
sistem perbankan. Harta benda mereka juga tidak bisa
dirampas secara sewenang-wenang.
32

Fokus utama ketika membicarakan penyandang disabilitas
dalam kaitannya dengan hukum, bukan pada aspek fisik maupun
mental mereka. Lebih dari itu, mereka adalah manusia yang
setara dengan yang lain. Terkait dengan lembaga peradilan,
baik polisi, jaksa atau hakim, maka penyandang disabilitas
harus diperlakukan sebagai orang yang setara dengan manusia
yang lain.
Aparat penegak hukum tidak boleh bertumpu pada aspek
fisik dan mental mereka. Harus diupayakan sebisa mungkin agar
hambatan interaksinya ditiadakan. Misalnya, ketika ada seorang
tuli yang melapor ke kantor polisi, maka polisi tidak boleh berfokus
pada ke-tuli-an si pelapor. Polisi harus menyediakan sarana agar
si pelapor yang tuli dapat berkomunikasi dengannya. Pada contoh
kasus ini, polisi harus mencarikan penerjemah isyarat. Dengan
begitu, pelapor yang tuli dapat menyampaikan laporannya dan
sang polisi juga dapat memahami apa yang dilaporkan.
C.

P r i n s i p - P r i n s i p Pe r a d i l a n y a n g Fa ir d a n
Hubungannya dengan Hak Penyandang Disabilitas
Negara harus berupaya melindungi hak asasi manusia.

Penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas
juga harus dijadikan sasaran perlindungan. Entah pada saat
penyandang disabilitas itu posisinya sebagai terdakwa, korban,
saksi, atau pihak pada perkara perdata. Hak asasi manusia
penyandang disabilitas pada posisi-posisi tersebut tetap harus
terlindungi.
33

Perlindungan ini dimaknai sebagai tindakan perlindungan
dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.
Kewajiban melindungi juga termasuk mengadili pelaku perbuatan
pidana. Perbuatan yang menyebabkan individu, khususnya
penyadang disabilitas, atau manusia lain menjadi korban.
Sebagai bahan renungan dan tambahan perspektif,
berikut ini akan diuraikan kewajiban hak asasi manusia bagi
aparat penegak hukum. Didasarkan pada prinsip peradilan
yang fair, seperti diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik, dan telah diratifikasi dengan UU
No. 12 Tahun 2005.
Prinsip peradilan yang fair akan dijelaskan dengan
merujuk pada penjelasan Manfred Nowak tentang Pasal
14 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.11
Penjelasan ini dilakukan dengan membuat uraian dari berbagai
unsur yang terkandung di dalam Pasal 14 tersebut. Prinsipprinsip tersebut antara lain sebagai berikut:
1.

Semua Orang Berhak untuk Diperlakukan Sama di
Muka Pengadilan
Hak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan

merupakan hak yang sangat penting dan merupakan prinsip
umum dari “rule of law”. Terminologi yang digunakan pada
ketentuan kovenan adalah “in full equality” atau dalam
persamaan yang penuh. Ini menunjukkan bahwa semua orang
11
Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR
Commentary, second revised edition (Germany: N.P. Engel Publishers, 2005).

34

memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama di muka
pengadilan. Tidak boleh ada pembedaan atas dasar apapun,
baik jenis dan kategori disabilitas, ras, suku, agama, identitas
kelamin, kekayaan dan lain sebagainya. Pasal 14 Kovenan
memberikan ketentuan “equality before the court and tribunals”.
Penggunaan istilah “court” dan “tribunals” sengaja dibedakan.
Walaupun keduanya memiliki arti bahasa yang sama, tetapi
maknanya berbeda. “Court” dimaknai sebagai lokasi, sementara
“tribunals” dimaknai sebagai sifat lokasinya yang independen
dan imparsialitas.
Lembaga peradilan harus memastikan bahwa penyandang
disabilitas, baik pada posisi sebagai saksi, korban atau tersangka
maupun terdakwa, harus diperlakukan secara setara dengan
manusia yang lain. Aparat penegak hukum tidak boleh
menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki
kemampuan untuk membuktikan kasus yang menimpanya. Ia
justru harus mencari cara dan fasilitas agar hambatan interaksi
penyandang disabilitas dapat teratasi.
Jika seseorang terhambat untuk mengatakan sesuatu
secara verbal, maka pengadilan harus memfasilitasi buku untuk
menulis atau penerjemah isyarat. Ini dilakukan agar para pihak
dalam persidangan sama-sama memahami apa yang sedang
dibicarakan. Kesetaraan dalam konteks penyandang disabilitas
harus difasilitasi dengan penyediaan sarana. Tujuannya, untuk
mengatasi hambatan interaksi antara aparat peradilan dengan
penyandang disabilitas.
35

2.

Semua Orang Berhak untuk Didengar Keterangannya
di Muka Pengadilan
Hak untuk didengar keterangannya pada semua tipe

peradilan merupakan indikator utama “due process of law”.
Seluruh negara pihak berkewajiban menyediakan peradilan
(tribunals) yang independen dan imparsial. Menyediakan
perangkat yang kompeten untuk mendengar dan memutuskan
tuduhan atau dakwaan, serta menentukan hak dan kewajiban
masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum.
Ketentuan ini juga bermakna bahwa proses peradilan
pidana tidak boleh ditentukan oleh lembaga politik dan pejabat
administratif. Peradilan harus dilaksanakan oleh institusi
yang kompeten, independen dan imparsial, yang seluruhnya
ditentukan oleh hukum.12 Peradilan harus dilaksanakan secara
fair dengan mengedepankan asas kesetaraan antar pihak (the
principle of equality of arms). Harus ada keseimbangan hak untuk
didengar antara jaksa penuntut umum, hakim dan terdakwa
(audi et alteram parte). Tidak boleh ada satu pihak yang selalu
mendominasi persidangan dengan menghabiskan waktu untuk
bicara, namun tidak mau mendengar pihak lain.
Peradilan juga harus dilaksanakan secara terbuka (prinsip
publisitas). Secara khusus, prinsip publisitas ini berkaitan
dengan transparansi administrasi peradilan. Prinsip publisitas
dimaknai bahwa seluruh catatan persidangan, termasuk
dakwaan, tuntutan dan bahkan putusan harus diumumkan.
12

36

Ibid., hlm. 244.

Dengan kata lain, dapat diakses oleh masyarakat umum
khususnya terdakwa. Komposisi hakim juga harus diumumkan,
termasuk jika ada pergantian di tengah persidangan.13
3.

Semua Orang yang Dituduh Melakukan Kejahatan
Berhak Mendapatkan Jaminan Perlindungan
Minimal

a.

Praduga Tak Bersalah
Prinsip praduga tak bersalah merupakan prinsip penting

bagi peradilan yang fair. Di dalam hak asasi manusia, hak ini
disebut sebagai hak untuk dianggap tidak bersalah. Semua
orang memiliki hak tersebut hingga dinyatakan bersalah oleh
mekanisme hukum yang sah. Seorang jaksa penuntut umum
harus yakin bahwa terdakwa adalah bersalah. Jika dia ragu atas
dakwaannya, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.
Hal ini sesuai dengan prinsip kuno “in dubio pro reo”,
yang berarti seorang hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman
karena terdakwa terbukti bersalah, tanpa ada keraguan
sedikitpun atas putusannya. Jika hakim merasa ragu, walaupun
hanya sedikit, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.
Praduga tak bersalah ini berlaku dalam semua keadaan.
Walaupun proses peradilan berada di bawah tekanan media,
tekanan kelompok masyarakat tertentu, atau bahkan tekanan
dari aktor kekuasaan, prinsip ini harus tetap dijalankan dan
ditegakkan.14
13
14

Ibid., hlm. 248-250.
Ibid., hlm. 254.

37

b.

Terdakwa Berhak Mendapatkan Informasi Tentang
Apa yang Dituduhkan Kepadanya
Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui dakwaan apa

yang dituduhkan kepadanya. Kewajiban untuk menginformasikan
ini berkaitan dengan sifat dan penyebab adanya dakwaan. Atas
alasan apa seseorang ditahan, mengapa seseorang ditahan
dan pasal apa yang didakwakan harus diinformasikan kepada
terdakwa sejak awal penangkapan.
Informasi mengenai dakwaan tidak saja berkaitan dengan
pasal apa yang dituduhkan, tetapi juga fakta hukum (perbuatan
riil) yang dianggap bertentangan pasal yang dituduhkan.
Informasi tentang dakwaan ini sangat penting, karena berkaitan
dengan hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan atau
mencari pembela atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Informasi tentang dakwaan juga harus disampaikan
dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Jika jaksa atau
penyelidik dan penyidik tidak mampu berbahasa sesuai bahasa
terdakwa, maka mereka harus mencarikan seorang penerjemah
untuk mengalihbahasakan dakwaan sesuai bahasa terdakwa.
Fasilitas pengalihbahasaan ini bersifat gratis.
Tidak boleh penyelidik dan penyidik menuntut bayaran
atas jasa penerjemah. Justru mereka sebagai aparatur negara
harus menyediakan dan membayar jasa penerjemah dimaksud.15
Ketika pengadilan menghadirkan penyandang disabilitas,
baik sebagai saksi maupun terdakwa, maka pengadilan harus
15

38

Ibid., hlm. 255.

memastikan bahwa seluruh percakapan dan perdebatan yang
terjadi di pengadilan dapat dimengerti dengan baik oleh
penyandang disabilitas.
Dalam kondisi terdakwa adalah seorang tuli, maka
pengadilan harus menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan
harus memastikan bahwa proses penerjemahannya tidak keliru.
Kekeliruan penerjemahan akan menyebabkan seorang tuli
merespon dan memberikan keterangan yang keliru. Kekeliruan
penerjemahan juga akan mendorong hakim membuat putusan
yang keliru. Jika ini terjadi, maka pengadilan sedang melakukan
ketidakadilan.
c.

Terdakwa Berhak Mendapatkan Pembelaan
Hak atas pembelaan ini berkaitan dengan tiga hal yaitu;
Pertama, terdakwa berhak atas waktu yang cukup untuk

mempersiapkan pembelaan. Antara penangkapan dengan
persidangan harus ada cukup waktu bagi terdakwa untuk
mengkonsultasikan kasusnya dengan pembela. Dengan begitu,
pembela memiliki informasi versi terdakwa dengan cukup
lengkap dan memadai.
Kedua, terdakwa berhak atas fasilitas yang cukup untuk
mempersiapkan pembelaan atas dirinya. Fasilitas ini berkaitan
dengan hak terdakwa atau tim pembelanya untuk mengakses
dokumen, rekaman penyidikan dan dokumen-dokumen lain
yang digunakan untuk mempersiapkan pembelaan.
39

Ketiga, terdakwa berhak untuk berkomunikasi dan
berkonsultasi dengan tim pembela sesuai dengan pilihannya
sendiri.16 Hal ini berkaitan dengan tidak boleh ada paksaan bagi
terdakwa untuk menggunakan tim pembela tertentu, sehingga
terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih pembela sesuai
pilihan dia sendiri.
Ketika seorang penyandang disabilitas netra dihadirkan
di pengadilan, maka hakim wajib memberikan akses yang
memungkinkan penyandang disabilitas netra dapat membaca
seluruh dokumen yang ada. Jika penyandang disabilitas netra
sudah terbiasa dengan komputer, maka seluruh dokumen harus
diberikan kepada mereka dalam bentuk versi elektronik (soft
file). Jika tidak, pengadilan harus menyediakan petugas yang
akan membacakan seluruh dokumen satu persatu dengan teliti
dan hati-hati.
Negara wajib membantu penyandang disabilitas yang
menjadi korban perbuatan pidana. Sejauh ini, peraturan
perundang-undangan baru memberikan amanat kepada negara
untuk memfasilitasi seseorang yang menjadi pelaku perbuatan
pidana. Bentuknya adalah keberadaan penasehat hukum gratis
(pro bono).17
Pada konteks penyandang disabilitas sebagai korban, maka
seyogyanya penyidik, baik polisi maupun jaksa, harus berusaha
sekeras mungkin agar penyandang disabilitas mendapatkan
Ibid., hlm. 256.
Penasehat hukum yang dibayar oleh negara untuk membantu seorang
tersangka yang karena kemiskinannya tidak mampu membayar penasehat hukum.
16
17

40

perlindungan yang memadai. Diusahakan untuk mendapatkan
fasilitas agar mereka dapat memberikan keterangan sebagai
korban dengan baik dan memadai.
Tantangannya justru lebih berat ketika penyandang
disabilitas sebagai korban. Apalagi pelakunya adalah non
disabilitas, dan bahkan memiliki kekuasaan. Pada kasus seperti
ini, aparat penegak hukum harus berbuat lebih kuat agar kasuskasus semacam ini dapat diadili dengan baik. Pembelaan pada
korban harus dilakukan sejak awal kasus terjadi hingga proses
peradilan selesai.
Pembelaan terhadap korban seharusnya menjadi
tanggungjawab negara melalui penyidik dan penuntut. Penyidik
dan penuntut adalah aparat negara. Tugasnya untuk mewakili
korban dalam perkara pidana. Oleh karenanya, penyidik
dan penuntut harus memastikan bahwa korban terlindungi.
Keterangannya dapat dipahami dengan baik pada proses
peradilan.
d.

Terdakwa Berhak untuk Tidak Ditunda-Tunda
Persidangannya
Hak ini berkaitan dengan kewajiban bagi pengadilan

untuk segera mengumumkan anggota majelis hakim yang akan
menangani perkara. Begitu terdakwa diserahkan ke pengadilan,
maka majelis hakim yang pasti harus segera dibentuk tanpa ada
penundaan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.
41

Jika proses peradilan memungkinkan adanya mekanisme
pemeriksaan pendahuluan (dismissal), maka antara putusan
pemeriksaan pendahuluan (dismissal) dengan penyerahan
kepada pengadilan yang sesungguhnya harus dilakukan dalam
dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak ada patokan pasti
mengenai toleransi waktu maksimal, namun sesuai dengan
yurisprudensi dari pengadilan hak asasi manusia di banyak
negara, seharusnya waktunya tidak lebih dari 2 bulan.18
Hak untuk disidang tanpa ada penundaan yang tidak
tepat, tidak hanya berkaitan dengan kapan persidangan dimulai,
tetapi juga dengan kapan persidangan akan berkahir dan putusan
dijatuhkan.19 Semua tahapan persidangan harus dilakukan
tanpa ada penundaan yang tidak tepat. Proses peradilan harus
dipastikan di dalam hukum acaranya, bahwa tidak akan terjadi
penundaan yang tidak tepat. Baik pada saat mulai persidangan,
ataupun pada saat proses persidangan hingga selesai dengan
penjatuhan putusan.
e.

Terdakwa Berhak untuk Membela Diri
Hak untuk membela diri ini berkaitan dengan empat

hal, yaitu (1) hak untuk membela diri sendiri, (2) hak untuk
memilih pembela sesuai keinginannya sendiri, (3) hak untuk
Ibid., hlm. 257-258.
Komentar Umum 13 terhadap Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang
Hak Sipil dan Politik, yang kemudian dijelaskan lebih tegas oleh Andrew Puddeaphatt,
“The Right to a Fair Trial”, dalam Rhona K.M. Smith dan Christien van den Anker, the
Essentials of Human Rights (London: Hodder Arnold, 2005), hlm. 131.
18
19

42

diberi informasi bahwa dia berhak atas pembelaan, dan (4) hak
untuk mendapatkan pembelaan yang gratis.
Secara prinsip terdakwa berhak membela dirinya sendiri.
Dia juga berhak meminta pembela untuk mewakili dan membela
kepentingannya. Dalam hal ini, pengadilan harus selalu
memberikan informasi kepada terdakwa bahwa dia berhak atas
pembelaan.
Secara prinsip, terdakwa berhak memilih pembela
sesuai pilihannya. Jika terdakwa tidak memiliki cukup uang
untuk membayar, maka ia berhak atas bantuan hukum gratis.
Pengadilan wajib menyediakan pembela bagi terdakwa. Hal
ini berkaitan dengan kewajiban administratif dari pengadilan.
f.

Terdakwa Berhak untuk Memanggil dan Menyanggah
Kesaksian Saksi
Terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi yang

dapat meringankan bagi dirinya. Ia juga berhak menyanggah
kesaksian orang yang memberatkan atau bertentangan dengan
kebenaran yang sesungguhnya.20
Ketentuan ini akan sangat sederhana, ketika persidangan
melibatkan seseorang bukan penyandang disabilitas. Namun
tantangannya adalah ketika proses peradilan melibatkan
penyandang disabilitas, entah sebagai saksi, korban atau
terdakwa. Tugas aparat penegak hukum pada bagian ini adalah
memastikan bahwa saksi maupun sanggahan terdakwa atas
20

Ibid., hlm. 262.

43

keterangan saksi adalah benar dan tidak mengada-ada.
Menyeimbangkan antara kepentingan terdakwa dan
korban menjadi tugas yang cukup berat. Contohnya adalah
jika ada seorang laki-laki dewasa bukan penyandang disabilitas
melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan
tuli. Korban kemudian dihadirkan di pengadilan.
Ketika persidangan, korban dibantu oleh seorang
penerjemah. Jika tidak berhati-hati, terdakwa akan serta
merta menyanggah keterangan korban yang disampaikan
melalui penerjemah. Pada kasus semacam ini, ketelitian dan
keberanian aparat penegak hukum untuk meneliti pernyataan
dan keterangan korban akan sangat menentukan apakah pelaku
akan diganjar hukuman atau tidak.
g.

Terdakwa Berhak Mendapatkan Penerjemah dalam
Hal Dia tidak Mampu Berbahasa Seperti yang
Digunakan oleh Aparat Pengadilan
Hak untuk mendapatkan penerjemah ini mengandung

perdebatan, yaitu apakah penerjemahan itu hanya dilakukan
pada saat terjadi persidangan, atau termasuk menerjemahkan
seluruh dokumen seperti BAP, barang bukti, keterangan tertulis
dan lain sebagainya.
Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa terdakwa
mendapatkan proses peradilan yang fair. Penerjemahan juga
dibutuhkan untuk membantu terdakwa yang tidak mampu
membaca surat dakwaan, sehingga dia mengerti dokumen surat
44

dakwaan yang dituduhkan kepadanya.
Mengingat pentingnya terdakwa mengetahui seluruh
proses persidangan, maka Pengadilan Hak Asasi Manusia
Eropa (European Court of Human Rights) memutuskan sebuah
hal. Penerjemahan harus dilakukan terhadap seluruh dokumen
tertulis dan percakapan lisan di dalam persidangan. Pemberian
penerjemah secara gratis ini bersifat absolut.
Pengadilan harus memberikan penerjemah. Hal ini
berkaitan dengan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan
yang fair. Hal ini lebih ditekankan bagi negara-negara yang
memiliki kelompok suku minoritas yang memiliki bahasa sendiri
yang berbeda dengan bahasa nasional. 21
Pada konteks persidangan yang melibatkan orang
penyandang disabilitas rungu wicara, maka pengadilan wajib
menyediakan penerjemah isyarat. Mengingat tidak semua orang
tuli memahami bahasa isyarat yang sudah terkodifikasi, seperti
Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat
Indonesia (BISINDO). Oleh karena itu, sebelum persidangan
dimulai, aparat penegak hukum harus melakukan tes perkiraan
(assessment). Tujuannya untuk mengetahui bahasa isyarat seperti
apa yang dipahami oleh penyandang disabilitas tuli tersebut.

21

Ibid., hlm. 263.

45

h.

Terdakwa Tidak Boleh Dipaksa Bersaksi untuk
Dirinya Sendiri
Hak untuk tidak boleh dipaksa bersaksi untuk dirinya

sendiri ini berasal dari tradisi English Common Law. Hak ini
muncul sebagai respon atas terjadinya berbagai macam bentuk
tekanan fisik maupun mental. Misalnya, penyiksaan dan
perlakuan yang tidak manusiawi atau berbagai macam tindakan
kekerasan, yang dilakukan untuk memaksa terdakwa untuk
mengakui kesalahan. 22
i.

Terdakwa yang Masih di Bawah Umur Harus
Mendapatkan Perlakuan Khusus
Seorang anak yang berada di bawah umur 18 tahun

memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus dalam proses
peradilan. Perlakuan itu antara lain negara harus menghapuskan
hukuman mati bagi anak di bawah umur 18 tahun. Anak juga
harus dipisahkan dari orang dewasa di tahanan dan di penjara.
Pengadilan bahkan dianjurkan untuk mengedepankan proses
rehabilitasi dari pada hukuman.
Kovenan ingin memastikan bahwa persidangan bagi
anak harus berbeda dengan persidangan bagi orang dewasa.
Pengadilan harus mengedepankan proses rehabilitasi dan
lebih mengedepankan pendekatan pendidikan bagi anak yang
berurusan dengan hukum.23 Pada bagian ini tantangan yang
harus dicarikan jalan keluar adalah berkaitan dengan anak
22
23

46

Ibid., hlm. 264.
Ibid., hlm. 265-266.

dengan disabilitas intelektual.24
Jika seseorang melakukan kejahatan yang korbannya
adalah anak dengan disabilitas intelektual, umur yang mana yang
akan digunakan sebagai patokan. Apakah umur kalender atau
umur mental? Keputusan mengenai penggunaan kategori umur
ini akan berimplikasi pada hukum apa yang harus diterapkan,
apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan/atau UndangUndang tentang Pengadilan Anak. Jika yang digunakan adalah
umur kalender, maka anak tersebut akan dianggap sebagai orang
dewasa dan hukum yang digunakan adalah KUHP.
Jika dikategorikan sebagai anak, maka selain KUHP,
ada peraturan lain yang akan diterapkan yaitu UU No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan terakhir
mengamanatkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan
dimana korbannya adalah seorang anak, maka hukumannya
diperberat sepertiga dari yang seharusnya.
j.

Terdakwa B erhak Mengajukan B anding ke
Pengadilan yang Lebih Tinggi
Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah oleh

pengadilan berhak mengajukan banding ke pengadilan yang
24
Dahulu anak ini disebut sebagai ‘idiot’ atau ‘anak dengan retardasi
mental’. Namun saat ini istilah itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan istilah anak
dengan disabilitas intelektual. Anak dengan disabilitas intelektual adalah seseorang
yang umur fisik atau tubuhnya tidak sesuai dengan umur mentalnya. Misal, secara
kalender, anak tersebut telah berumur 23 tahun, namun umur mentalnya baru 8
tahun.

47

lebih tinggi. Seluruh prinsip peradilan yang fair juga harus
dilaksanakan di pengadilan tingkat banding. Pengadilan, dalam
hal ini adalah hakim, berkewajiban untuk menginformasikan
bahwa terpidana memiliki hak untuk mengajukan banding
ke pengadilan yang lebih tinggi. Hak untuk banding ini tidak
hanya bagi terpidana dalam kasus kejahatan, namun juga pada
kasus-kasus pelanggaran .25
k.

Terdakwa Berhak Mendapatkan Kompensasi dalam
Hal Terjadi Miscarriage of Justice
Miscarriage of Justice biasa diartikan sebagai kegagalan

atau kekeliruan pengadilan. Terdakwa berhak atas ganti rugi
atas kekeliruan pengadilan dalam menangani perkara.
Kompensasi dapat dituntut berdasarkan beberapa
persyaratan di bawah ini:
1. Telah ada vonis atas dakwaan akhir dari tindakan
pidana,
2. Putusan yang sebaliknya dan pengampunan atas orang
yang telah divonis didasarkan atas alasan di bawah ini,
a. Adanya pengakuan bahwa telah terjadi kekeliruan
pengadilan (Miscarriage of Justice).
b. Tidak adanya kesalahan atas orang yang divonis
karena pertimbangan pengungkapan yang
terlambat.
25

48

Ibid., hlm. 268.

c. Telah menjalani hukuman atas putusan dari
kekeliruan pengadilan (Miscarriage of Justice).
Putusan haruslah putusan final yang tidak ada peluang
upaya hukum lagi. Putusan yang dimaksud hanyalah terhadap
putusan atas perkara pidana. Kompensasi yang diberikan
karena adanya kekeliruan pengadilan harus dibarengi dengan
pengampunan atau pembebasan dari segala dakwaan kepada
terdakwa. Kompensasi juga dapat diberikan kepada terdakwa
yang telah dijatuhi hukuman, yang kemudian diketemukan bukti
baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bentuk
hukuman ini tidak hanya hukuman penjara tetapi segala bentuk
hukuman yang lain. 26
l.

Prinsip “ne bis in idem”
Prinsip ne bis in idem bermakna bahwa kasus yang

sama tidak dapat diajukan dua kali ke pengadilan. Usulan atas
prinsip ini diajukan oleh Jepang dan Itali. Intinya, prinsip ini
ingin mengatakan bahwa tidak boleh satu orang diadili dua kali
untuk kesalahan atau perkara yang sama (no one shall be tried
twice for the same offence) . Prinsip ini dapat dilanggar ketika
ditemukan dokumen atau bukti baru atas seseorang. Artinya
jika diketemukan dokumen atau bukti baru, maka kasus serupa
bisa diangkat kembali untuk diadili. 27
26
27

Ibid., hlm. 270.
Ibid., hlm. 273.

49

50

Bab III
Pendekatan Sosial
dalam Memahami Disabilitas
A.

Memahami Disabilitas dengan Pendekatan Sosial
“I choose not to put “dis”, in my ability”1
Nama saya Joni Yulianto.
Saya adalah seorang penyandang disabilitas netra.
Kebetulan saya mendapat tugas untuk menyelesaikan
tulisan yang sedang Anda baca ini. Saya tidak mungkin
dapat menyelesaikannya, jika tak ada sarana yang
mendukung. Biasanya saya memakai komputer
yang dilengkapi dengan piranti lunak pembaca layar.2
Piranti lunak ini sangat membantu saya. Lantaran alat

tersebut, tulisan ini bisa terselesaikan secara baik dan bisa
Anda nikmati. Adanya piranti lunak pembaca layar adalah
salah satu faktor pendukung bagi saya untuk menulis. Ini
membuat hambatan penglihatan saya menjadi hilang.
Dengan demikian, hambatan disabilitas penulis untuk
membaca, menulis, dan mengolah informasi menjadi teratasi.
1
Dikutip dari quote yang ditulis aktifis disabilitas sekaligus penyair
Amerika, Robert M. Hensel.
2
Perangkat lunak pembaca layar adalah perangkat pada komputer, telepon
pintar serta teknologi digital lainnya yang bekerja memberikan respon audio atau
suara atas text yang dimunculkan di perangkat digital tersebut. Disebut juga dengan
“Screen Reader”. Lebih lanjut mengenai perangkat lunak pembaca layar atau screen
reader dapat dipelajari di http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_reader

51

Ada beragam cara memahami disabilitas. Sebagian
orang memahami disabilitas sebagai apa yang dulu dikenal
sebagai kecacatan. Kata disabilitas tak jarang digunakan untuk
menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi. Seseorang
yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik
sebagian maupun keseluruhan, bisa digantikan menggunakan
kata “disabilitas”.
Sebagai contoh adalah penggunaan kata “disabilitas netra”
yang digunakan untuk menyebut yang tidak melihat. Kemudian
kata “disabilitas fisik” untuk menyebut yang mempunyai
perbedaan bentuk dan fungsi fisik. Ada juga kata “disabilitas
mental” untuk menyebut mereka dengan perbedaan fungsi
mental atau intelektual. Dalam studi disabilitas, pandangan ini
disebut model medis.
Secara sederhana, model pendekatan ini berdasar pada
pendapat bahwa setiap orang seharusnya “normal”.3Mereka yang
mempunyai perbedaan baik fisik maupun mental, dikategorikan
sebagai “tidak normal”. Perbedaan tersebut kemudian ditangani
melalui rehabilitasi, penyembuhan serta perlakuan khusus untuk
menjadi senormal mungkin. Pandangan ini beranggapan bahwa
disabilitas disebabkan ketidakberesan fisik maupun mental, baik
sebagian maupun secara keseluruhan.
Pandangan lain tentang disabilitas adalah apa yang disebut
sebagai model sosial tentang disabilitas. Menurut perspektif
model ini, disabilitas bukan disebabkan semata-mata oleh
3
Colin Barnes, and Geof Mercer (eds), Exploring the Divide: Illness and
Disability (Leeds: The Disability Press, 1996), pg. 29 -54.

52

gangguan fungsi fisik atau mental. Mengapa muncul disabilitas?
Penyebabnya adalah kegagalan lingkungan serta masyarakat
sekitar saat memberikan respon terhadap keberadaan orangorang dengan keterbatasan fisik atau mental.4
Kata “penyandang disabilitas” merupakan istilah
pengganti dari kata “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak
digunakan. Istilah ini resmi dipergunakan setelah Indonesia
meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/
CRPD) dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang
Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Penyandang disabilitas adalah mereka yang
memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau
sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya
dengan berbagai hambatan dapat merintangi
partisipasi mereka dalam masyarakat secara
penuh dan efektif berdasarkan
pada asas kesetaraan.
(Pasal 1 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas).
Jika kita melihat pengertian tersebut secara lebih seksama,
maka disabilitas merupakan sebuah hasil dari interaksi antara;
4
UPIAS, Fundamental Principles of Disability (London: Union of the
Physically Impaired Against Segregation, 1976).

53

keterbatasan fungsi fisik atau mental, faktor personal di luar
keterbatasan fungsi, dan respon sosial. Faktor yang disebutkan
terakhir tadi melahirkan respon sosial yang lebih luas, yang
mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.5
Definisi disabilitas yang ada dalam konvensi terinspirasi
dari pendekatan sosial. Tak lagi melihat permasalahan disabilitas
sebagai masalah seseorang. Bahkan saat ini, model sosial yang
diterapkan sangat erat hubungannya dengan kerangka hak
asasi manusia. Gabungan pendekatan sosial dan hak asasi
manusia menerapkan sebuah pandangan baru. Kecacatan
(impairment)6 maupun keterbatasan fungsional, sesungguhnya
tidak berhubungan dengan ketidakmampuan dalam melakukan
aktivitas maupun partisipasi sosial.7 Masyarakat, lingkungan,
bahkan negara dianggap gagal memenuhi kebutuhan penyandang
disabilitas.8
Isu disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari isu hak asasi manusia. Berangkat dari kenyataan bahwa
hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia.
Maka, pengecualian atau pengucilan sosial yang dialami oleh
penyandang disabilitas adalah pelanggaran hak. Jaminan atas
kesetaraan, kesamaan hak dan partisipasi penuh juga seharusnya
WHO, International Clasification of Functioning, Disability and Health
(World Health Organization: 2001).
6
Dalam tulisan ini, impairment diartikan sebagai gangguan atau kerusakan
fungsi fisik, mental, kejiwaan maupun anatomi tubuh, baik sebagian maupun
keseluruhan. Impairment berkontribusi pada terjadinya disabilitas. Definisi tersebut
diadopsi secara bebas dari berbagai sumber, termasuk http://en.wikipedia.org/wiki/
Impairment.
7
Colin Barnes and Geof Mercer., op.cit.
8
UPIAS, op.cit.
5

54

melekat pada penyandang disabilitas.
Cara sederhana dalam memahami disabilitas adalah
dengan mengenalinya dalam 3 (tiga) faktor. Masing-masing
adalah faktor kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental,
kemudian faktor kondisi personal, serta faktor lingkungan
dan masyarakat.9 Kerusakan fungsi; baik fisik atau mental
merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenali. Contohnya,
buta, tuli, amputasi tangan atau kaki, baik sebagian maupun
keseluruhan.
Adapun kondisi personal merupakan faktor individu di
luar terjadinya kerusakan fungsi fisik atau mental yang dialami.
Hal ini disadari atau tidak akan berpengaruh terhadap terjadinya
disabilitas. Sementara faktor lingkungan dan masyarakat dapat
berupa sarana dan prasarana fisik. Bisa juga karena perlakuan
dan penerimaan masyarakat, ataupun keberadaan kebijakan
serta aspek peraturan.

World Health Organization, How to Use the ICF: A Practical Manual
for Using the International Clasification of Functioning, Disability and Health (ICF).
Exposure Draft for Comment (Jeneva: October 2013).
9

55

Tabel di bawah ini mencoba menggambarkan interaksi
dari ke tiga komponen di atas:
Kerusakan
Faktor
Faktor Lingkungan
Fungsi
Individu
Sosial
Tuli
- Usia remaja - Diajarkan untuk
- Motivasi
menggunakan
dan percaya bahasa isyarat
diri tinggi
sejak dini oleh
keluarga
- Belajar di
sekolah dengan
fasilitas dan
pendampingan
Bahasa isyarat
yang mencukupi
- Orangtua
dan keluarga
membiasakan
komunikasi
dan sosialisasi
dengan oral (lips
reading)
Tuli
- Usia remaja -Berada dalam
- Motivasi
lingkungan
dan percaya keluarga
yang kurang
diri tinggi
berpendidikan.
Tak memperoleh
pembelajaran
bahasa dan
komunikasi
-Tak ada sekolah
yang menerima
remaja tuli di
lingkungan
tersebut
56

Deskripsi
Disabilitas
Kemampuan
berkomunikasi dan
berinteraksi sangat
mengandalkan lips
reading dan bahasa
isyarat.

Kemampuan
komunikasi sangat
terhambat, meski
dengan bantuan
penerjemah
sekalipun.
Mempunyai
keterbatasan
kosa kata. Hanya
menangkap
bahasa tubuh
dari keluarga
dan orang-orang
yang sehari-hari
bersamanya

Mari kita baca tabel diatas dengan seksama. Dua
orang dengan kerusakan fungsi dan karakter personal yang
sama. Mereka berdua hidup dalam lingkungan yang berbeda.
Secara otomatis, hambatan yang akan dialami akan berbeda.
Dalam tabel di atas, orang pertama yang mengalami tuli total,
kemampuan komunikasi dan bahasa isyaratnya cukup bagus.
Dia juga mampu membaca gerak bibir dengan baik. Ini akan
memudahkannya untuk menangkap informasi dari mereka yang
tak mampu berbahasa isyarat.
Bandingkan dengan sosok kedua. Meski tingkat kerusakan
fungsi dan karakternya sama, kemampuan komunikasinya
sangat terhambat. Selain kosakata yang buruk, sosok ke dua juga
hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang terbatas.
Hanya bisa melihat dan mengartikan bahasa tubuh dari orangorang terdekatnya. Hal ini tak lepas dari faktor lingkungan
dimana ia berada.
Persoalan disabilitas tidak bisa selesai jika hanya terfokus
pada kerusakan fungsinya saja. Hambatan yang dialami oleh
penyandang disabilitas tidak terhenti pada soal aktivitas. Lebih
dari itu, partisipasi sosial dan pemenuhan hak mereka juga turut
dijadikan patokan. Disinilah pentingnya sebuah pendekatan
penanganan yang menyeluruh. Penanganan yang dapat meliputi
pencegahan, rehabilitasi, kebijakan serta penyediaan sarana
dan prasarana.

57

B.

Implikasi Penggunaan Pendekatan Sosial terhadap
Klasifikasi Disabilitas
Mari kita bersama-sama melihat ragam kategori dan

klasifikasi penyandang disabilitas. Pembagian tersebut telah
banyak dipergunakan di Indonesia. Salah satunya merujuk pada
Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No.
4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut memperkenalkan
klasifikasi disabilitas, yang terdiri dari;
1. Gangguan penglihatan;10
2. Gangguan pendengaran;11
3. Gangguan wicara;12
4. Gangguan motorik;13
Gangguan penglihatan berarti hilangnya fungsi penglihatan baik
sebagian maupun keseluruhan. Bisa disebabkan oleh berbagai hal, baik permanen
maupun sementara atau temporer. Disebut juga buta atau tunanetra. Informasi lebih
lanjut dapat merujuk kepada salah satu organisasi yang fokus pada isu gangguan
penglihatan, seperti Yayasan Mitranetra (http://www.mitranetra.or.id)
11
Gangguan pendengaran merupakan hilangnya fungsi atau tingkat
pendengaran, baik sebagian maupun keseluruhan (dari berbagai sumber). Tingkat
kehilangan pendengaran antara telinga yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda.
Bisa jadi orang dengan gangguan pendengaran, dapat mendengar lebih baik dengan
salah satu telinga. Salah satu mitos yang tidak benar adalah bahwa orang dengan
gangguan pendengaran selalu tidak dapat bicara, dan sebaliknya. Pada kenyataannya,
mereka tetap dapat berkomunikasi dengan bahasa oral atau isyarat, atau bahkan
keduanya. Informasi lanjut mengenai orang dengan gangguan pendengaran dapat
dilihat di http://gerkatin.com/
12
Gangguan wicara dikenal juga dengan sebutan “bisu”. Merupakan
gangguan pada fungsi organ wicara yang menyebabkan hilangnya fungsi wicara, baik
total maupun sebagian.
13
Gangguan motorik adalah gangguan pada otot-otot gerak. Gangguan
ini berakibat pada perbedaan kemampuan motorik pada organ-organ gerak tubuh.
Situasi ini menghambat aktivitas yang memerlukan gerak anggota tubuh.
10

58

5. Cerebral palcy;14
6. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;15
7. Autis;16
8. Epilepsi;17
9. Tourette’s syndrome;18
10. Gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
11. Retardasi mental.19

14
Cerebral palsy (CP) berasal dari kata Cerebrum yang berarti otak dan
palsy yang berarti kelumpuhan. Jadi, cerebral palsy adalah kelumpuhan/cedera/
kerusakan pada otak yang berpengaruh pada organ gerak tubuh dan koordinasi otot.
Cerebral palsy tidak berkembang secara progresif. Cerebral palsy juga tidak dapat
disembuhkan, tetapi dengan pendidikan, terapi dan penggunaan teknologi alat bantu
dapat meningkatkan kemampuan seorang cerebral palsy untuk menjalani kehidupan
yang lebih baik dan produktif. Cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, tidak menular
dan tidak menurun.
15
Ada beberapa ragam gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas,
yaitu: inattentiveness (tidak memperhatikan); impulsiveness (impulsifitas);
hyperactivity (hiperaktifitas); distractibility (mudah terganggu);
disorganization
(tidak terorganisasi / teratur); social difficulties (kesulitan sosial); difficulties with
coordination and learnining problem (kesulitan koordinasi dan gangguan belajar).
Lebih lanjut dapat dibaca dalam http://majalah1000guru.net/2011/01/gangguanpemusatan-perhatian/
16
Secara bebas, autis dapat dijelaskan sebagai kondisi dimana seseorang
mempunyai kecenderungan kepribadian yang menyenangi untuk hidup pada
dunianya sendiri. Hal ini disebabkan oleh gangguan sistem otak. Tanda-tanda yang
mudah diidentifikasi adalah senang melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Ia juga
enggan melakukan kontak mata maupun interaksi dengan orang lain. Salah satu
bacaan yang relevan dapat dilihat di http://tipsanak.com/503/pengertian-anak-autismengenal-karakteristik-anak-autis/
17
Epilepsi merupakan gangguan fungsi otak yang singkat.Gangguan fungsi
tersebut disebabkan karena lonjakan kerja sel otak yang hingga kini masih belum
tahu penyebabnya. Salah satu bacaan informasi awal mengenai epilepsi dapat dilihat
pada link berikut: http://www.jw.org/id/publikasi/majalah/g201310/epilepsi/
18
Merupakan gangguan yang berhubungan dengan syaraf dan kejiwaan
atau kepribadian. Hal ini terjadi karena gangguan fungsi otak. Lebih lanjut referensi
mengenai hal ini dapat dilihat di http://en.wikipedia.org/wiki/Tourette_syndrome
19
Pasal 3 huruf A, Perda DIY No.4 Tahun 2012.

59

Pengklasifikasian tersebut hanya berdasar pada
penggolongan kerusakan fungsi. Disandingkan dengan model
sosial, klasifikasi semacam ini tidak dapat memberikan informasi
apapun mengenai tingkat disabilitas. Model sosial menekankan
lingkungan dalam beradaptasi. Model ini juga ingin memastikan
bahwa kebutuhan akomodasi penyandang disabilitas dapat
terfasilitasi. Ini dilakukan semata-mata agar hambatan mereka
untuk berinteraksi menjadi hilang.
Dalam tataran praktis, informasi awal mengenai
disabilitas misalnya jenis kerusakan fungsi yang dialami,
menjadi sangat penting. Ini akan digunakan sebagai data awal
untuk mengukur tingkat hambatan. Data tersebut akan dipakai
untuk menentukan akomodasi atau layanan yang sesuai dengan
kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan begitu, hambatan
berinteraksi bagi penyandang disabilitas bisa dihilangkan.
C.

Kategori Hambatan
Tidaklah mudah merumuskan kategori hambatan bagi

penyandang disabilitas. Sangat dimungkinkan konsep disabilitas
akan terus berkembang. Namun demikian, untuk kepentingan
panduan pada buku ini, akan diuraikan beberapa jenis hambatan
yang kerap kali muncul dan dialami oleh penyandang disabilitas.
Selain didasarkan pada pengalaman penyandang disabilitas,
identifikasi atas pengkategorian ini juga lewat diskusi atas proses
perumusan buku ini.
60

1.

Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas
Keberadaan sarana dan prasarana fisik merupakan hal

penting. Hal ini akan sangat mendukung aktivitas penyandang
disabilitas. Kita akan mengambil contoh mereka yang mengalami
kaki layu. Mereka akan dapat melakukan aktivitas secara mandiri
apabila didukung kursi roda atau kruk dan ditambah dengan
sarana prasarana yang memadai. Beberapa contoh penunjang
untuk meminimalkan hambatan ini diantaranya adalah:
a. Aksesibilitas bangunan; jalan masuk, ruangan dan
fasilitas gedung, serta jalan keluar gedung harus
didesain untuk memudahkan semua pengguna.
Termasuk bagi mereka yang menggunakan kursi roda.
b. Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai
pada bangunan bertingkat.
c. Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan
merujuk desain yang mudah diakses bagi pengguna
kursi roda.
d. Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasaan
bagi pengguna kursi roda, maupun alat bantu berjalan
lainnya.
e. Penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat
penglihatan rendah.
f. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan
yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas,
termasuk bagi pengguna kursi roda.
61

g. Ketersediaan alat bantu seperti kursi roda atau kruk,
pada bangunan-bangunan maupun gedung pelayanan
umum.
h. Ketersediaan staf gedung yang tanggap dalam
memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.
2.

Hambatan Perilaku
Keberadaan penyandang disabilitas seringkali direspon

dengan perilaku yang berlebihan. Terkadang terlalu baik,
termasuk pemberian bantuan yang berlebihan. Sebaliknya,
muncul juga perilaku penolakan atau keengganan untuk
berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Perilaku tersebut
bisa muncul karena kurangnya pemahaman terhadap keberadaan
penyandang disabilitas. Pada bagian lain dari buku ini sudah
secara rinci memberikan panduan tentang cara berinteraksi
dengan penyandang disabilitas.
3.

Hambatan Hukum dan Prosedurnya
Hambatan ini terjadi lantaran adanya kebijakan, aturan

hukum, atau prosedur yang merugikan penyandang disabilitas.
Tidak ada aturan yang jelas untuk memberikan jaminan
atas pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masuk
dalam kategori ini. Sedapat mungkin aturan yang ada harus
memberikan kesetaraan pada penyandang disabilitas.

62

4.

Hambatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
Dewasa ini, akses terhadap informasi dan komunikasi

melalui teknologi merupakan sebuah kebutuhan. Hal yang
sama tentunya dirasakan oleh penyandang disabilitas. Bagi
mereka dengan gangguan wicara dan pendengaran, serta yang
mengalami gangguan penglihatan, membutuhkan media
informasi serta cara berkomunikasi yang berbeda. Hal yang bisa
dilakukan untuk mengurangi hambatan ini diantaranya adalah:
a. Ketersediaan informasi pada ruang publik, seperti
pengumuman antrian dan sebagainya, dikemas dalam
bentuk audio dan visual yang mudah dijangkau.
b. Informasi cetak sebaiknya tersedia dalam beragam
format. Bisa mempergunakan cetak yang diperbesar,
cetak braille, maupun versi audio.
c. Ketersediaan staf yang menguasai keterampilan serta
etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
d. Adanya penerjemah bahasa isyarat.
e. Adanya aturan yang memperbolehkan penggunaan
penerjemah. Penerjemah disini adalah penerjemah
yang dekat secara psikologis dengan penyandang
disabilitas.
5.

Hambatan Sumber Daya
Berbeda dengan gambaran sebelumnya, hambatan

sumber daya ini mungkin tidak terkait langsung dengan
interaksi penyandang disabilitas dengan lingkungannya.
63

Meskipun begitu, akumulasi beragam hambatan tersebut akan
mengakibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan
keterbatasan sumber daya.
Sumber daya, secara bebas dapat diartikan sebagai
ketersediaan pengetahuan, informasi, keberanian, semangat,
dan faktor lain, yang dapat dipergunakan untuk melakukan
upaya tertentu. Sumber daya, pada lain sisi juga bisa diartikan
sebagai kemampuan ekonomi, baik yang berasal dari individu
maupun dukungan dari pihak lainnya.
Dalam buku ini, ada 2 (dua) level hambatan yang akan
diuraikan, yaitu:
a. Hambatan Sumber Daya dari Penyandang
Disabilitas
Ada hubungan yang erat antara disabilitas
dan kemiskinan. Hubungan tersebut itu berasal
dari beberapa hal. Sedari awal memang jarang kita
temukan adanya kebijakan pada level penyelenggara
negara untuk mempermudah akses terhadap
berbagai layanan, jaminan, serta informasi dan
komunikasi. Hal yang lain, yang juga turut menjadi
perhatian serius adalah soal stigma negatif yang
diperoleh. Berbagai hambatan tersebut kemudian
membuat posisi penyandang disabilitas dekat dengan
garis kemiskinan. Sebagai contoh nyata, ternyata
penyandang disabilitas tidak menjadi kriteria dalam
skema penerima jaminan sosial. Di samping itu, tidak
64

ada klausul yang jelas tentang penyandang disabilitas
yang memperoleh pembiayaan bantuan hukum.
b. Hambatan pada Tingkat Penyedia Layanan
Penyedia layanan untuk lembaga pelayanan
publik belum memiliki pengetahuan yang memadai
soal penyandang disabilitas. Hal ini kemudian
berimbas kepada pelayanan yang diberikan, termasuk
aspek teknis yang melingkupinya. Diantara aspek
teknis yang dimaksud adalah minimnya anggaran
untuk dipergunakan bagi kepentingan penyandang
disabilitas.
D.

Prinsip Berinteraksi
Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang

berhadapan dengan hukum, terdapat prinsip dan etiket yang
mesti dipahami oleh para penegak hukum. Prinsip-prinsip itu
meliputi:20
1. Tidak Berasumsi
Ketika penyandang disabilitas akan diproses,
para penegak hukum tidak boleh berasumsi bahwa
penyandang disabilitas tidak akan mampu untuk
20
Prinsip-prinsip interaksi ini merupakan rekomendasi diskusi Pusham UII
yang dilangsungkan pada 24-25 September 2014 di Yogyakarta. Sumber lain yang
menjadi rujukan adalah Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, terjemahan tidak
resmi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Disability, dan
Etiquette, Interacting with Persons with Disabilities, Circuit Court of Lake Coaunty
Nineteenth Judicial Circuit, tanpa tahun.

65

membuktikan kesaksiannya. Penegak hukum mesti
berfikir positif dan segera melakukan assessment
dengan mendatangkan ahli. Tujuannya untuk melihat
hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas.
2. Non Diskriminasi
Penegak hukum tidak boleh melakukan
pembedaan, eksklusi atau pembatasan apapun
atas dasar disabilitas. Hal itu akan berdampak
pada penghapusan pengakuan, penikmatan dan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas saat
berhadapan dengan hukum.
3. Kesetaraan
Penyandang disabilitas harus diakui dan
diberlakukan setara di depan hukum. Mereka mesti
diakui kapasitasnya sebagai subyek hukum dan diakui
kecakapan hukumnya.
4. Hormat
D al am hal ini, p ene g ak hukum tid ak
boleh bertindak negatif, mempermasalahkan
dan menyudutkan penyandang disabilitas karena
disabilitasnya. Penegak hukum mesti menerapkan
prinsip penghormatan terhadap keunikan-keunikan
fisik dan mental yang melekat pada penyandang
disabilitas.

66

5. Akamodasi yang Layak
Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan
hukum harus dipastikan penyediaan akomodasinya.
Bisa berupa modifikasi dan penyesuaian yang
diperlukan. Tidak boleh memberikan beban berlebihan
saat menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Penyediaan
akomodasi yang layak ini bersifat individual, spesifik
dan membutuhkan pertimbangan seorang ahli yang
memahami persoalan penyandang disabilitas.
6. Aksesibilitas
Penegak hukum harus memastikan penyediaan
pelayanan. Sarana prasarana dipersiapkan untuk
memudahkan penyandang disabilitas saat berhadapan
dengan hukum. Ini dilakukan agar terwujud
kesamaan kesempatan dan kesetaraan di depan
hukum. Penyediaan layanan dan sarana prasarana
tersebut tidak sebatas sesuatu yang menempel di
gedung, tetapi juga melekat pada seluruh aspek
layanan. Misalnya, pelayanan petugas penerima
tamu, petunjuk ruang sidang, papan informasi audio
visual, penjurubahasaan bahasa isyarat dan beberapa
kebutuhan aksesibilitas lainnya.
7. Desain Universal
Penegak hukum mesti mendorong perwujudan
rancangan produk, lingkungan, program dan
pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang.
67

Sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau
rancangan khusus. Semua produk layanan, lingkungan
dan program yang menjadi ruang lingkup penegakan
hukum mesti dapat diakses dan dipahami oleh semua
orang, termasuk didalamnya adalah penyandang
disabilitas saat berhadapan dengan hukum.
8. Inklusif
Penegak hukum mesti mewujudkan sebuah
pendekatan yang mengakui keunikan individu dan
keragaman masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan
adalah dengan meniadakan hambatan-hambatan, agar
semua orang yang berhadapan dengan hukum, dengan
perbedaannya masing-masing, dapat berpartisipasi
penuh dalam interaksinya di dunia peradilan.
E.

Etiket Berinteraksi
Etiket berinteraksi secara umum berlaku bagi semua

penyandang disabilitas antara lain :21
1. Sapa dan bicaralah dengan penyandang disabilitas
secara langsung dengan kontak mata. Hindarkan
untuk berbicara satu arah melalui orang lain di
dekatnya, baik itu melalui penerjemah dan atau
pendamping.
Etiket interaksi dengan penyandang disabilitas dia